Sabtu, 7 Nov 2026
Trending Tags

Mantan Ketua DPRD Ponorogo Jadi Tersangka, Punya Harta Rp3,6 Miliar dan Utang Rp1,4 Miliar

  • account_circle Ega Patria
  • calendar_month Jumat, 7 Agt 2026
  • visibility 185
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
LHKPN Sunarto tercatat Rp3,63 miliar. Foto : Ega-Sinergia

Sinergia | Ponorogo – Mantan Ketua DPRD Ponorogo periode 2019-2024, Sunarto, kini menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi tunjangan perumahan pimpinan dan anggota DPRD Ponorogo tahun anggaran 2023-2026.

Sunarto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo pada Kamis (6/8/2026) malam. Ia diduga berperan memerintahkan Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DPRD Ponorogo, Fuad Safrowi, untuk menaikkan nilai kajian tunjangan perumahan DPRD.

Di tengah proses hukum tersebut, data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Sunarto yang tercatat di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukkan total harta kekayaan yang dimilikinya mencapai Rp3.631.814.908.

Namun, Sunarto juga tercatat memiliki utang sebesar Rp1.422.541.300. Sehingga total harta kekayaan bersih yang dilaporkan mencapai Rp2.209.273.608.

LHKPN tersebut disampaikan pada 3 Februari 2026 untuk periode pelaporan tahun 2025. Dalam dokumen KPK, status verifikasi administrasinya tercatat lengkap.

Dari total harta yang dilaporkan, sebagian besar berupa tanah dan bangunan. Nilainya mencapai Rp3.063.650.000.

Terdapat tujuh bidang tanah dan bangunan yang tercantum dalam LHKPN tersebut.

Di antaranya tanah dan bangunan seluas 413 meter persegi dan 811 meter persegi di Kabupaten Ponorogo dengan nilai Rp1,1 miliar.

Kemudian tanah seluas 398 meter persegi senilai Rp82,8 juta, tanah seluas 2.484 meter persegi senilai Rp578 juta, serta tanah seluas 1.237 meter persegi dengan nilai Rp100,5 juta.

Selain itu, Sunarto juga melaporkan tanah seluas 2.000 meter persegi senilai Rp88,5 juta, tanah seluas 1.507 meter persegi senilai Rp110,2 juta, serta tanah seluas 3.460 meter persegi dengan nilai Rp1.003.650.000.

Untuk kategori alat transportasi dan mesin, total nilai harta yang dilaporkan mencapai Rp412.250.000.

Rinciannya, sebuah sepeda motor Honda Supra VIT tahun 2005 senilai Rp1,25 juta dan mobil Toyota Innova tahun 2015 senilai Rp125 juta.

Selain itu terdapat Honda Vario 150 CC tahun 2017 senilai Rp7 juta, Toyota Innova Venturer tahun 2017 senilai Rp250 juta, serta Honda Stylo tahun 2025 senilai Rp29 juta.

Sunarto juga tercatat memiliki harta bergerak lainnya senilai Rp41 juta. Sementara kas dan setara kas yang dilaporkan mencapai Rp114.914.908.

Dengan demikian, total seluruh harta yang dilaporkan Sunarto mencapai Rp3,631 miliar. Setelah dikurangi utang Rp1,422 miliar, nilai kekayaan bersihnya tercatat Rp2,209 miliar.

Data tersebut merupakan LHKPN yang disampaikan Sunarto sebagai anggota DPRD Kabupaten Ponorogo dari Fraksi NasDem.

Sementara itu, terkait perkara dugaan korupsi tunjangan perumahan DPRD Ponorogo, Kejari Ponorogo sebelumnya menyebut kerugian keuangan negara sementara mencapai sekitar Rp3,6 miliar.

Dalam perkara tersebut, Kejari Ponorogo juga telah menetapkan Fuad Safrowi sebagai tersangka. Penyidik masih mendalami aliran dana serta kemungkinan keterlibatan pihak lain.

Kejari Ponorogo juga telah menyita uang sekitar Rp748 juta yang diduga diterima oleh 10 anggota DPRD Ponorogo dari Fraksi NasDem.

Penyidik masih berkoordinasi dengan lembaga audit untuk memastikan besaran kerugian negara dalam perkara tersebut.

Kejari Ponorogo pun membuka kemungkinan adanya tersangka baru seiring dengan perkembangan penyidikan. (Ega)

Bagikan
  • Penulis: Ega Patria
  • Editor: Diez

Rekomendasi Untuk Anda

  • Bapenda Kota Madiun Kejar Realisasi PBB, Kurang Rp. 580 Juta

    Bapenda Kota Madiun Kejar Realisasi PBB, Kurang Rp. 580 Juta

    • calendar_month Jumat, 17 Okt 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 163
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Meski sudah lewat jatuh tempo pembayaran per 31 September, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Madiun terus mengejar realisasi Pajak Bumi Bangunan (PBB). Realisasi PBB di Kota Madiun hingga 16 Oktober 2025 menyentuh 97,5 persen dari target tahun ini. Bapenda Kota Madiun menargetkan realisasi PBB bisa tuntas 100 persen bulan depan. […]

    Bagikan
  • DPRD Ponorogo Gelar Audiensi dengan PGHRI dan Forum GTT-PTT

    DPRD Ponorogo Gelar Audiensi dengan PGHRI dan Forum GTT-PTT

    • calendar_month Kamis, 20 Mar 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 193
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ponorogo menggelar audiensi dengan Persatuan Guru Honorer Republik Indonesia (PGHRI) serta perwakilan Forum GTT-PTT, Kamis (20/3/2025). Pertemuan tersebut membahas kesejahteraan tenaga pendidik honorer serta proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Audiensi yang berlangsung di ruang rapat DPRD ini dihadiri oleh anggota Komisi D […]

    Bagikan
  • Kirab Pencak Silat Perdana Kota Madiun, Jadi Bukti Guyub Rukun Kota Pendekar

    Kirab Pencak Silat Perdana Kota Madiun, Jadi Bukti Guyub Rukun Kota Pendekar

    • calendar_month Kamis, 25 Jun 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 280
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Langit cerah menyambut pelaksanaan Kirab Pencak Silat perdana di Kota Madiun pada Kamis (25/6/2026). Ribuan warga yang memadati sejumlah ruas jalan tampak antusias menyaksikan penampilan para pesilat dari berbagai perguruan yang turut memeriahkan agenda tersebut. Kegiatan yang berlangsung dari pagi hingga siang hari itu menjadi momentum penting untuk menunjukkan wajah […]

    Bagikan
  • Pemkab Ponorogo Targetkan Stunting Turun Jadi 4 Persen

    Pemkab Ponorogo Targetkan Stunting Turun Jadi 4 Persen

    • calendar_month Jumat, 31 Jan 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 204
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Ponorogo – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo menargetkan angka prevalensi stunting turun hingga 4 persen pada 2025. Saat ini, prevalensi stunting di Bumi Reog masih berada di angka 8 persen atau sekitar 3.000 anak mengalami kekerdilan. Target tersebut disampaikan Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko dalam pertemuan koordinasi fasilitas pelayanan kesehatan (Fasyankes) yang digelar Dinas […]

    Bagikan
  • Eksekusi Lahan di Kota  Madiun Diwarnai Ketegangan, PN: Putusan Sudah Berkekuatan Hukum Tetap

    Eksekusi Lahan di Kota  Madiun Diwarnai Ketegangan, PN: Putusan Sudah Berkekuatan Hukum Tetap

    • calendar_month Kamis, 16 Jul 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 340
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Proses eksekusi lahan sengketa seluas 280 meter persegi oleh Pengadilan Negeri (PN) Kota Madiun di Kelurahan Kelun, Kecamatan Kartoharjo, Kamis (16/7/2026), berlangsung tegang. Pihak keluarga tergugat diduga masih menolak pelaksanaan eksekusi atas putusan pengadilan. Sementara aparat kepolisian melakukan pengamanan ketat untuk mengantisipasi gangguan selama proses eksekusi. Kuasa hukum penggugat, Dewantoro, […]

    Bagikan
  • Implementasikan SE, Bupati Madiun Gowes ke Puspem Caruban

    Implementasikan SE, Bupati Madiun Gowes ke Puspem Caruban

    • calendar_month Jumat, 10 Apr 2026
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 281
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun – Bupati Madiun Hari Wuryanto memilih bersepeda sejauh sekitar 22 kilometer dari Rumah Dinas Pendopo Muda Graha menuju Pusat Pemerintahan (Puspem) Caruban, Jumat (10/4/2026). Aksi itu menjadi bentuk implementasi kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) sekaligus upaya mendukung efisiensi energi sesuai arahan pemerintah pusat. Kebijakan WFH tersebut tertuang […]

    Bagikan
expand_less