Pemkot dan DPRD Kota Madiun Sepakati KUA-PPAS 2027, Fokus pada Ekonomi Inklusif, Pengelolaan Sampah, dan Peningkatan SDM

Sinergia | Kota Madiun – Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Madiun resmi menyepakati Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun, Rabu (29/7/2026).

Penandatanganan nota kesepakatan tersebut menjadi tahapan penting dalam proses perencanaan dan penganggaran daerah sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Madiun Tahun 2027.

Penyusunan KUA-PPAS 2027 mengacu pada arahan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menitikberatkan percepatan penguatan fondasi ekonomi, sosial, serta tata kelola pemerintahan yang inklusif dan berkelanjutan.

Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan, salah satu prioritas pembangunan pada 2027 adalah penyelesaian persoalan pengelolaan sampah yang menjadi bagian dari pembangunan berbasis lingkungan.

“Pengelolaan sampah akan menjadi prioritas pembangunan yang pertama. Seluruh pembangunan ke depan berbasis lingkungan, sehingga fokus 2027 akan diarahkan pada pengelolaan sampah,” ujarnya.

Selain isu lingkungan, Pemkot Madiun juga memprioritaskan pembangunan ekonomi yang inklusif di tengah tantangan dinamika geopolitik yang berdampak pada perekonomian nasional hingga daerah.

Menurut Bagus, pemerintah daerah akan membuka lebih banyak ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan aktivitas ekonomi melalui berbagai program yang langsung menyentuh masyarakat.

“Kita membuka seluruh potensi ekonomi untuk masyarakat. Pendapatan daerah memang penting, tetapi pendapatan masyarakat juga harus menjadi perhatian. Karena itu seluruh OPD kami arahkan agar program-program ekonomi benar-benar menyasar masyarakat secara langsung,” katanya.

Ia menambahkan, strategi tersebut juga menjadi langkah antisipasi terhadap menurunnya Transfer ke Daerah (TKD). Meski demikian, Pemkot optimistis pembangunan tetap dapat berjalan melalui penyesuaian pola belanja dan penguatan program prioritas.

“Belajar dari 2026, meski TKD berkurang, pembangunan tetap bisa berjalan. Tahun 2027 program akan lebih fokus pada intervensi langsung kepada masyarakat,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Madiun Istono menegaskan seluruh tahapan pembahasan KUA-PPAS telah dilalui sesuai mekanisme yang berlaku. Pembahasan dilakukan bersama Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Menurutnya, substansi KUA-PPAS 2027 mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang disusun berdasarkan visi dan misi kepala daerah.

“Karena tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD, maka seluruh program dan kegiatan harus mengarah pada pencapaian visi dan misi kepala daerah. Seluruh substansi sudah kami diskusikan bersama dan telah selesai,” ujar Istono.

Ia juga memastikan penandatanganan nota kesepakatan berlangsung sesuai prosedur meski Armaya, Ketua DPRD Kota Madiun tidak hadir karena menjalankan tugas partai di Jakarta.

Selain itu, juga diwarnai dengan aksi walk out oleh 3 anggota DPRD yakni Didik Yulianto, Usman Efendi serta Deny Djoko Purnomo saat rapat paripurna. Hal itu dinilai bagian dari dinamika dan sikap politik masing-masing.

“Ya, ini sudah tahapannya sudah selesai. Kalau ada dari person yang berbeda sikap, ya itu monggo. Itu wilayahnya masing-masing, kami tidak ngikutin ke sana, gitu. Tapi secara prosedural, secara hirarki aturan, semuanya sudah kita lalui,” jelas Istono.

Dengan ditandatanganinya nota kesepakatan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027, Pemkot dan DPRD Kota Madiun selanjutnya akan melanjutkan proses penyusunan Rancangan APBD 2027. Program akan diarahkan untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi inklusif, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, menjaga keberlanjutan lingkungan, serta memastikan efektivitas pembangunan daerah di tengah tantangan fiskal. (Krs)