Pendataan Siswa Dimulai, Sekolah Rakyat di Madiun Ditargetkan Beroperasi Agustus 2026

Sinergia | Madiun – Di tengah proses pembangunan gedung Sekolah Rakyat (SR) di Kabupaten Madiun, Dinas Sosial (Dinsos) setempat mulai melakukan pendataan awal calon peserta didik. Langkah ini dilakukan agar kegiatan belajar mengajar dapat langsung berjalan saat pembangunan fisik rampung sesuai target pemerintah pusat.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun Supriadi mengatakan, Sekolah Rakyat merupakan program Kementerian Sosial (Kemensos) yang pembangunan infrastrukturnya dilaksanakan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Pembangunan SR di Kabupaten Madiun saat ini berlangsung di Kelurahan Nglames, Kecamatan Madiun, dengan luas lahan sekitar lima hektare. Sekarang masih tahap pengurukan lahan,” ujar Supriadi, Jumat (30/1/2026).

Ia menjelaskan, secara perencanaan pembangunan gedung Sekolah Rakyat dijadwalkan berlangsung selama delapan bulan. Namun, untuk mengejar target operasional tahun ajaran baru, pelaksanaannya dipercepat menjadi sekitar tujuh bulan.

“Targetnya akhir Juli sudah selesai. Dengan begitu, Agustus nanti bisa langsung digunakan untuk tahun ajaran baru,” katanya.

Menurut Supriadi, Sekolah Rakyat merupakan bagian dari program Astacita Presiden Prabowo Subianto yang diturunkan hingga ke daerah. Dalam pelaksanaannya, pemerintah daerah berperan menyiapkan lahan serta memastikan kelengkapan perizinan.

“Untuk perizinan, insyaallah semuanya sudah lengkap,” ujarnya.

Seiring pembangunan fisik, Dinsos Kabupaten Madiun juga mulai berkoordinasi dengan Kemensos untuk melakukan pendataan awal calon siswa. Sekolah Rakyat di Madiun dirancang bersifat integratif, mencakup jenjang pendidikan SD, SMP, hingga SMA, dengan total daya tampung sekitar 1.200 siswa.

“Harapannya, saat tahun ajaran baru dimulai, seluruh sarana dan peserta didik sudah siap,” pungkas Supriadi.

Berdasarkan data proyek, pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Madiun masuk dalam paket pekerjaan Pembangunan Sekolah Rakyat Provinsi Jawa Timur 2 dengan nomor kontrak 649/SPK/Gt/19.2/2025. Kontrak pekerjaan berlangsung sejak 23 Desember 2025 hingga 19 Agustus 2026, dengan waktu pelaksanaan 240 hari kalender dan masa pemeliharaan 360 hari kalender.

Nilai kontrak proyek tersebut mencapai Rp 911,48 miliar yang dialokasikan untuk empat lokasi, yakni Kabupaten Madiun, Ngawi, Nganjuk, dan Pacitan. Proyek ini didanai melalui APBN 2025–2026 dan dikerjakan oleh PT Brantas Abipraya (Persero) sebagai penyedia jasa, dengan konsultan pengawas PT Midha KSO PT Ciriajasa KSO PT Catur Bina Persada.

Sesuai site plan, Sekolah Rakyat di Nglames akan dibangun sebanyak 25 unit bangunan. Fasilitas yang disiapkan meliputi gedung pendidikan untuk jenjang SD, SMP, dan SMA—masing-masing dua ruang kelas—asrama siswa, lapangan sepak bola, serta sejumlah bangunan pendukung lainnya.

Seluruh bangunan tersebut dikerjakan secara paralel guna mengejar waktu pelaksanaan yang relatif singkat.(Tov/Krs).