Perubahan APBD 2026 Ponorogo Disorot, DPRD Minta Infrastruktur jadi prioritas
- account_circle Ega Patria
- calendar_month 45 menit yang lalu
- visibility 23
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Ponorogo – DPRD Kabupaten Ponorogo memberikan sejumlah catatan terhadap rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) kabupaten ponorogo 2026 yang mulai memasuki tahapan pembahasan.
Ketua DPRD Ponorogo Dwi Agus Prayitno mengatakan, pembahasan perubahan APBD dilakukan setelah penyampaian materi keuangan oleh Plt Bupati Ponorogo. Selanjutnya, rancangan tersebut akan dibahas lebih mendalam melalui alat kelengkapan DPRD, termasuk panitia khusus (pansus).
Menurut Dwi Agus, salah satu perhatian DPRD adalah penyesuaian anggaran akibat adanya kebijakan dan perubahan angka transfer dari pemerintah pusat, termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) kurang bayar.
“P-APBD ini masih akan kita telusuri, terutama terkait kebijakan-kebijakan dan angka dari pemerintah pusat. Salah satunya DBH kurang bayar yang kemarin belum masuk, sehingga nanti akan kita masukkan dalam pembahasan,” kata Dwi Agus.
DPRD juga meminta agar Belanja Tidak Terduga (BTT) diperkuat. Penambahan tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi kebutuhan penanganan kondisi darurat, terutama di tengah kondisi cuaca dan kemarau yang sulit diprediksi.
“Rekomendasi kita, bagaimana BTT ini ditingkatkan sebagaimana yang sudah diusulkan. Karena kita harus menyiapkan anggaran untuk menghadapi kondisi darurat maupun kekurangan bayar DBH,” ujarnya.
Dwi Agus menegaskan, sektor infrastruktur menjadi salah satu prioritas utama dalam perubahan APBD 2026.
Peningkatan dan pemeliharaan jalan, irigasi serta saluran air dinilai perlu mendapat perhatian lebih. DPRD meminta pemerintah daerah memastikan infrastruktur dasar yang bersentuhan langsung dengan masyarakat tidak terabaikan.
“Prioritas utama adalah peningkatan irigasi, jalan dan saluran. Terutama jalan, karena ini memang menjadi prioritas bagi kita,” jelasnya.
Selain infrastruktur dasar, DPRD juga menyoroti kondisi sejumlah fasilitas publik, termasuk fasilitas di kawasan stadion.
Dari hasil peninjauan, DPRD menemukan sejumlah sarana pendukung seperti kamar mandi yang dinilai belum sepenuhnya memadai. Karena itu, anggaran pemeliharaan rutin dan peningkatan fasilitas perlu dipersiapkan.
“Setelah teman-teman melihat langsung, kamar mandi dan sebagainya belum mendukung penuh. Termasuk pemeliharaan rutin, bagaimana basisnya nanti perlu dipersiapkan anggarannya,” katanya.
DPRD juga menyoroti kebutuhan pembangunan dan pembenahan fasilitas perpustakaan daerah yang dinilai sudah membutuhkan perhatian serius. (Ega)
- Penulis: Ega Patria
- Editor: Diez
