Ratusan Emak-Emak, Petani, Peternak dan UMKM Datangi DPRD Ponorogo, Minta SPPG Kembali Beroperasi

Sinergia | Ponorogo – Ratusan warga yang terdiri dari emak-emak, petani, peternak, hingga pelaku UMKM menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Ponorogo, Jumat (3/7/2026). Mereka mendesak pemerintah pusat kembali mengoperasikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai pelaksana Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Massa membentangkan berbagai spanduk dan menyuarakan agar program MBG kembali dijalankan. Menurut mereka, keberadaan SPPG selama ini mampu menggerakkan perekonomian masyarakat karena hasil pertanian, peternakan, dan produk UMKM terserap sebagai bahan baku program.

Koordinator aksi, Purwanto Gapung, mengatakan program MBG telah memberikan dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat bawah. Ia menilai apabila terdapat persoalan dalam pelaksanaannya, pemerintah cukup melakukan evaluasi tanpa menghentikan program.

“Ekonomi masyarakat bawah sudah mulai tumbuh dan berkembang. Buktinya hasil pertanian terserap, hasil peternakan terserap, tenaga kerja juga terserap. Kalau dalam perjalanan ada persoalan teknis, ya perlu evaluasi dan penegakan supremasi hukum. Yang penting program ini terus berkembang dan benar-benar bermanfaat untuk masyarakat,” ujar Purwanto.

Ia menegaskan tuntutan peserta aksi bukan hanya meminta SPPG kembali beroperasi, tetapi juga mengevaluasi sistem pelaksanaan serta menindak tegas pihak-pihak yang melakukan penyimpangan.

“Tuntutan kami jelas, programnya dilanjutkan, sistemnya dievaluasi, dan mereka yang korupsi di dalam program ini harus ditindak tegas,” tambahnya.

Menurut peserta aksi, sejak operasional SPPG berhenti, harga berbagai komoditas seperti telur dan sayur-mayur langsung mengalami penurunan. Akibatnya, hasil panen dan hasil peternakan menumpuk karena permintaan berkurang sehingga petani dan peternak mengalami kerugian.

Ketua Asosiasi Peternak Ayam Petelur Ponorogo, Ahmad Syarbii, mengatakan kondisi tersebut sangat dirasakan oleh peternak ayam petelur. Menurutnya, meski pemerintah telah menetapkan harga acuan, kondisi di lapangan berbeda karena minimnya penyerapan telur setelah program MBG berhenti.

“Untuk peternak ayam petelur dampaknya sangat luar biasa. Harga yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp26.500 tidak berarti ketika tidak ada serapan dari MBG. Hari ini telur menumpuk di kandang-kandang peternak di wilayah kami. Akibatnya harga telur anjlok, bahkan di tingkat eceran sudah sekitar Rp20 ribu per kilogram. Padahal agar peternak tidak merugi, harga minimal harus berada di kisaran Rp24.500 per kilogram,” jelas Ahmad.

Usai menyampaikan aspirasi melalui orasi, perwakilan massa diterima DPRD Ponorogo untuk berdialog. Setelah audiensi selesai, para peserta aksi membubarkan diri dengan tertib.

Mereka berharap DPRD Ponorogo dapat meneruskan aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat agar operasional SPPG kembali dijalankan sehingga mampu menggerakkan kembali perekonomian masyarakat, khususnya petani, peternak, dan pelaku UMKM. (Ega)