Berita Terkini
Trending Tags

Rencana Pembangunan TPST di Bangunsari Dolopo Ditolak Warga, DLH Madiun Akui Aksi di Luar Prediksi

  • account_circle Tova Pradana
  • calendar_month Senin, 24 Agt 2026
  • visibility 239
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Warga menolak rencana pengembangan dan pengelolaan sampah di TPST Bangunsari Dolopo. Foto : Tova-Sinergia

Sinergia | Madiun – Rencana pengembangan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) di Kelurahan Bangunsari, Kecamatan Dolopo, Kabupaten Madiun, kini menjadi sorotan setelah mendapat penolakan keras dari ratusan warga. Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Madiun mengakui gelombang protes yang muncul dalam agenda sosialisasi pada Minggu (23/8/2026) malam itu berada di luar prediksi.

Kepala DLH Kabupaten Madiun, Zahrowi, mengatakan pihaknya semula datang untuk menyampaikan rencana pengelolaan sekaligus membuka ruang diskusi dengan masyarakat. Namun, forum tersebut berubah menjadi aksi penolakan.

“Ini di luar prediksi kami. Dari awal kami sepakat melakukan sosialisasi dan diskusi dengan warga. Tetapi kedatangan warga dalam jumlah seperti ini memang di luar prediksi kami,” kata Zahrowi.

DLH memastikan seluruh aspirasi warga akan ditampung dan dilaporkan kepada pimpinan Pemerintah Kabupaten Madiun. Setelah ada arahan, hasil pembahasan akan disampaikan kembali kepada masyarakat melalui pemerintah kelurahan.

“Kami menampung aspirasi warga secara utuh. Aspirasi ini segera kami laporkan kepada pimpinan untuk mendapatkan arahan,” ujarnya.

Penolakan warga muncul karena lokasi pengembangan TPST di Dusun Punjul dinilai berada terlalu dekat dengan kawasan permukiman. Warga khawatir keberadaan fasilitas pengolahan sampah dalam skala besar itu memicu persoalan lingkungan, bau, hingga gangguan kesehatan.

Zahrowi menjelaskan, rencana pengembangan TPST merupakan bagian dari upaya memperkuat tata kelola persampahan. Pemkab Madiun saat ini mengikuti kompetisi pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri dengan skema pembiayaan yang bersumber dari World Bank.

“Prinsip awalnya adalah penguatan tata kelola persampahan. Saat ini kita mengikuti kompetisi yang dilaksanakan Kementerian Dalam Negeri melalui sumber pembiayaan World Bank. Tahapannya masih berjalan,” jelasnya.

Pemilihan lokasi, kata dia, dilakukan berdasarkan sejumlah persyaratan. Salah satunya status lahan sebagai aset pemerintah daerah dan terpenuhinya kebutuhan luas lahan.

Bangunsari menjadi salah satu titik yang dipertimbangkan karena telah memiliki TPST existing. Fasilitas tersebut dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan.

“Ada sejumlah syarat dan kriteria yang harus dipenuhi, salah satunya aset daerah dan luasan minimal. Di Bangunsari juga sudah ada TPST existing,” katanya.

Zahrowi menegaskan konsep TPST berbeda dengan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). TPST dirancang sebagai fasilitas pengolahan sampah, bukan sekadar lokasi penumpukan.

Sampah yang masuk akan dipilah sesuai jenisnya. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku produk daur ulang hingga refuse-derived fuel (RDF).

“Di TPST, Sampah akan dipilah dan diolah menjadi produk daur ulang,” terangnya.

Zahrowi menambahkan konsep pengelolaan yang direncanakan bertujuan mengurangi sampah yang berakhir di TPA. Hanya residu yang nantinya akan dibuang ke lokasi pemrosesan akhir.

Rencana Pengembangan Kini Menunggu Keputusan Pimpinan

Meski demikian, DLH belum dapat memastikan apakah rencana pengembangan TPST Bangunsari akan tetap dilanjutkan. Zahrowi menyebut keputusan berikutnya berada di tangan pimpinan Pemkab Madiun setelah seluruh aspirasi masyarakat disampaikan.

“Kalau kondisinya seperti ini, kami tidak akan mengambil keputusan sendiri. Kami segera melaporkan aspirasi masyarakat kepada pimpinan dan menunggu arahan lebih lanjut. Yang paling penting situasi masyarakat tetap kondusif,” tegasnya.

Diberitakan sebelumnya, ratusan warga menggeruduk kantor Kelurahan Bangunsari, bertepatan saat itu tengah digelar sosialisasi pengelolaan dan pengolahan sampah di Kelurahan bangunsari.

Dalam forum mediasi, terdapat dua poin yang menjadi hasil pembahasan. Yakni aspirasi penolakan warga akan diteruskan kepada pimpinan. Serta TPST existing yang telah menjadi aset pemerintah tetap perlu dimanfaatkan dan ditingkatkan pelayanannya, khususnya untuk menangani persoalan sampah di wilayah Bangunsari. (Tov)

Bagikan
  • Penulis: Tova Pradana
  • Editor: Diez

Rekomendasi Untuk Anda

  • Miniatur Sound Horeg Laris Manis di Tengah Polemik Fatwa Haram, Pengrajin Kebanjiran Pesanan

    Miniatur Sound Horeg Laris Manis di Tengah Polemik Fatwa Haram, Pengrajin Kebanjiran Pesanan

    • calendar_month Rabu, 9 Jul 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 232
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun — Di tengah polemik fatwa haram terkait sound horeg yang dikeluarkan sejumlah pesantren di Jawa Timur, fenomena tersebut justru membawa berkah bagi Rafli Eko Nurcahyo (25), warga Desa Banjarsari Kulon, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Ia tetap kebanjiran pesanan miniatur sound horeg yang ia produksi secara mandiri. Rafli yang juga pemilik RQ […]

    Bagikan
  • Polres Magetan Mulai Operasi Keselamatan Semeru 2026, Soroti Kenaikan Pelanggaran dan Risiko Fatalitas photo_camera 2

    Polres Magetan Mulai Operasi Keselamatan Semeru 2026, Soroti Kenaikan Pelanggaran dan Risiko Fatalitas

    • calendar_month Senin, 2 Feb 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 322
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Polres Magetan memulai Operasi Keselamatan Semeru 2026 melalui Apel Gelar Pasukan di halaman Mapolres Magetan, Senin (2/2/2026). Kegiatan ini melibatkan TNI–Polri, Dinas Perhubungan, Dinas Kesehatan, dan sejumlah instansi terkait, serta dihadiri unsur Forkopimda. Wakapolres Magetan Kompol Dodik Wibowo memimpin apel sekaligus membacakan amanat Kapolda Jatim. Ia menegaskan bahwa gelar pasukan bukan […]

    Bagikan
  • Retakan Tanah di Madiun Semakin Bertambah, Tim Kaji Cepat ITS Minta Warga Waspadai Longsor

    Retakan Tanah di Madiun Semakin Bertambah, Tim Kaji Cepat ITS Minta Warga Waspadai Longsor

    • calendar_month Selasa, 18 Nov 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 205
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab.Madiun — Tim Kaji Cepat dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya memetakan retakan tanah di Dusun Morosowo, Desa Mendak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun, menggunakan teknologi LiDAR. Pemetaan dilakukan untuk membaca potensi pergerakan tanah sekaligus memperkuat sistem peringatan dini di wilayah rawan longsor tersebut. Kunjungan kedua tim yang dipimpin pakar geologi ITS, Prof. […]

    Bagikan
  • Pasca Pencurian 7 Laptop di Setdakab, Pemkab Magetan Evaluasi Total Sistem Keamanan dan SOP Pengawasan

    Pasca Pencurian 7 Laptop di Setdakab, Pemkab Magetan Evaluasi Total Sistem Keamanan dan SOP Pengawasan

    • calendar_month Rabu, 24 Jun 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 145
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Kasus pencurian tujuh laptop di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan memicu evaluasi menyeluruh terhadap sistem keamanan kantor pemerintahan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan kini membenahi berbagai aspek pengamanan, mulai dari penataan ulang kamera pengawas (CCTV), penguatan personel penjagaan, hingga penyempurnaan standar operasional prosedur (SOP) keamanan yang dinilai masih menyisakan celah. Langkah evaluasi […]

    Bagikan
  • Program TPS 3R DLHKP Magetan Dikritik : Banyak Dibangun, Minim Pengelolaan

    Program TPS 3R DLHKP Magetan Dikritik : Banyak Dibangun, Minim Pengelolaan

    • calendar_month Senin, 21 Jul 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 237
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Program Tempat Pengelolaan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R) yang digagas Dinas Lingkungan Hidup dan Ketahanan Pangan (DLHKP) Kabupaten Magetan menuai sorotan tajam. Meskipun belasan unit TPS 3R telah dibangun, pelaksanaan di lapangan dinilai belum mencerminkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Tercatat sedikitnya 22 titik TPS 3R telah berdiri di berbagai wilayah Magetan. Selain […]

    Bagikan
  • Disbudpar Magetan Angkat Bicara Terkait Keluhan Wisatawan Soal Harga Tak Wajar di Sarangan

    Disbudpar Magetan Angkat Bicara Terkait Keluhan Wisatawan Soal Harga Tak Wajar di Sarangan

    • calendar_month Selasa, 6 Jan 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 186
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kabupaten Magetan angkat bicara soal ramainya keluhan wisatawan terkait dugaan praktik “getok harga” oleh sejumlah pedagang di kawasan wisata Telaga Sarangan. Fenomena tersebut sempat memicu perdebatan hangat di media sosial setelah beberapa wisatawan mengaku dikenai tarif makanan dan minuman yang dinilai jauh dari kewajaran. Kepala Bidang […]

    Bagikan
expand_less