TKD Dipangkas, Pemkab Madiun Fokuskan Program Prioritas dan Kolaborasi Dengan Pemprov Jatim
- account_circle Tova Pradana
- calendar_month Senin, 13 Okt 2025
- visibility 200
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kab. Madiun – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun bersiap melakukan efisiensi anggaran besar-besaran pada tahun 2026. Bupati Madiun Hari Wuryanto menjelaskan terdapat pergeseran dan pemangkasan dana Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang mencapai sekitar Rp. 228 miliar.
Menurutnya, Pemkab Madiun akan berfokus pada program-program prioritas yang sejalan dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Tema yang diusung adalah “Bersahaja Menuju Kesejahteraan Masyarakat Madiun,” yang menekankan kolaborasi dan pemerataan anggaran antar sektor.
“Tantangan 2026 adalah bagaimana kita berkolaborasi dengan provinsi supaya anggaran tidak menumpuk di satu sektor. Pemerataan dan skala prioritas menjadi keharusan di tengah efisiensi yang harus kita jalankan,” jelasnya usai upacara peringatan Hari Jadi ke-80 Provinsi Jawa Timur di Lapangan Desa Dimong, Kecamatan Madiun, Senin (13/10/2025).
Bupati Madiun, Hari Wuryanto, mengatakan pengurangan dana transfer membuat pemerintah daerah perlu mengatur ulang strategi fiskal agar pembangunan tetap berlanjut tanpa mengganggu pelayanan publik.
“Pengurangan ini memaksa kita berpikir lebih kreatif. Kita harus memastikan setiap rupiah dari APBD digunakan secara tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ujar Hari
Beberapa program utama yang akan tetap menjadi prioritas, kata Bupati Hari Wuryanto meliputi ketahanan pangan, layanan kesehatan gratis, serta program nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Ia menilai, efisiensi anggaran tak harus mengorbankan kesejahteraan masyarakat, melainkan menuntut ketepatan dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
Kebijakan pemangkasan dana TKD dari pemerintah pusat sendiri menjadi tantangan bagi sejumlah daerah di Jawa Timur. Namun, bagi Pemkab Madiun, situasi ini justru dianggap sebagai momentum untuk memperkuat koordinasi lintas sektor dan menumbuhkan inovasi daerah dalam mengelola keuangan publik.
“Dampaknya pasti terasa di beberapa sektor, termasuk infrastruktur penunjang ketahanan pangan di desa. Tapi jika anggaran dikelola dengan tepat, hasilnya akan tetap bisa dirasakan masyarakat,” tutur Bupati yang akrab disapa Mas Hari.
Dengan efisiensi ini, Pemkab Madiun berharap pembangunan tetap berjalan merata dan keuangan daerah lebih tangguh menghadapi tekanan fiskal tahun 2026.
Tova Pradana – Sinergia
- Penulis: Tova Pradana
