Tingkatkan Kewaspadaan, Pemkab Madiun Bahas Ancaman Bencana Hidrometeorologi
- account_circle Tova Pradana
- calendar_month Senin, 1 Des 2025
- visibility 56
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kab.Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun bersiap menghadapi peningkatan risiko bencana hidrometeorologi seiring peralihan musim dari kemarau ke penghujan. Kesiapsiagaan ini dibahas dalam rapat koordinasi Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) yang digelar Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) setempat pada Senin, (1/12/2025).
Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun, Boby Saktia Putra Lubis, menjelaskan bahwa rapat tersebut merupakan agenda FPRB ketiga pada tahun ini. Fokus pembahasan diarahkan pada potensi banjir dan tanah longsor yang merupakan dua jenis bencana hidrometeorologi paling sering terjadi di wilayah Kabupaten Madiun.
Menurut Boby, wilayah rawan longsor sudah dipetakan, terutama pada kawasan dataran tinggi seperti Kecamatan Kare, Saradan, Gemarang, dan Dagangan.
“Beberapa langkah preventif juga telah dilakukan, contohnya penanganan cepat terhadap pergerakan tanah di Mendak belum lama ini, yang ditangani bersama tim ahli dari ITS, ESDM, dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.” ucap Boby.
Untuk ancaman banjir, BPBD memetakan empat zona rawan yang bersumber dari dua gunung besar di Kabupaten Madiun yakni Gunung Wilis dan Gunung Pandan.
“Aliran air dari Gunung Wilis umumnya memperbesar risiko banjir di wilayah Kecamatan Kare bagian atas, kemudian mengalir ke Kecamatan Wungu, Kecamatan Madiun, hingga Wonoasri.” tambahnya.
Sementara itu, dampak luapan air dari Gunung Pandan diperkirakan mengarah ke Kecamatan Pilangkenceng dan bermuara di Kecamatan Balerejo.
Boby menekankan bahwa mitigasi tidak bisa hanya mengandalkan penanganan teknis pemerintah. Ia mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan, terutama di kawasan dataran tinggi yang rentan mengalami kerusakan lahan.
“Kami mendorong penanaman pohon secara lebih masif. Idealnya satu pohon setiap 10 meter persegi di kawasan dataran tinggi. Ini penting untuk memperkuat struktur tanah dan mengurangi potensi longsor,” ungkapnya.
Rakor ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Madiun memastikan kesiapan seluruh pihak menghadapi puncak musim hujan yang diperkirakan berlangsung pada Desember hingga awal tahun 2026. (Tov/Krs).
- Penulis: Tova Pradana
