Pemkab Madiun Tetapkan Enam Proyek Strategis 2026, Fokus pada Pangan, Pendidikan, dan Kesehatan
- account_circle Tova Pradana
- calendar_month Kamis, 26 Mar 2026
- visibility 204
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Madiun – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Madiun menetapkan enam Proyek Pembangunan Strategis (PPS) untuk tahun anggaran 2026. Program ini melibatkan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), di antaranya Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Pertanian, serta RSUD Caruban.
Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kabupaten Madiun, Bagus Simuntang, mengatakan proyek-proyek tersebut disusun untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui sektor pendidikan dan kesehatan.
“Proyek strategis di tahun ini merupakan implementasi dari program prioritas daerah dan berdasarkan hasil rapat koordinasi,” kata Bagus.
Di sektor pendidikan, Dinas Pendidikan akan memprioritaskan rehabilitasi satuan pendidikan dengan tingkat kerusakan sedang hingga berat. Perbaikan difokuskan pada ruang kelas di sejumlah sekolah di wilayah Kabupaten Madiun.
Sementara itu, DPUPR akan menjalankan rekonstruksi beberapa ruas jalan, pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di desa-desa terpencil, serta perbaikan jaringan irigasi. Program irigasi ini dirancang berkesinambungan dengan proyek yang dijalankan Dinas Pertanian.
“Untuk Dinas Pertanian, fokusnya rehabilitasi jaringan tersier. Sedangkan RSUD Caruban melakukan perbaikan ruang onkologi,” ujarnya.
Bagus menambahkan, proses pengadaan untuk proyek strategis tersebut telah dilakukan lebih awal melalui lelang dini sejak tahun sebelumnya. Langkah ini mengikuti rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar pelaksanaan proyek tidak mengalami keterlambatan.
Menurut dia, percepatan lelang diharapkan memberi waktu lebih bagi OPD untuk mematangkan perencanaan teknis dan pengadaan barang dan jasa, sekaligus menjaga transparansi kepada publik.
“Kami berharap pelaksanaan betul-betul dimatangkan oleh masing-masing OPD, terutama dalam perencanaan pengadaan barang dan jasanya, termasuk keterbukaan informasi kepada masyarakat,” tutup Bagus.(Tov).
- Penulis: Tova Pradana
- Editor: Kris/Byg
