Berita Terkini
Trending Tags

Hasil Verifikasi Tersisa 3 ODGJ Warga Madiun Masih Dipasung

  • account_circle Tova Pradana
  • calendar_month Jumat, 27 Mar 2026
  • visibility 188
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Dinsos Kabupaten Madiun, Andy Wijayanto, menjelaskan ODGJ yang masih dipasung ada tiga orang, (27/3/2026), Foto : Istimewa

SInergia | Madiun – Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Madiun mencatat jumlah orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) yang masih dipasung di wilayahnya tinggal tiga orang setelah dilakukan verifikasi dan validasi data terbaru tahun 2026.

Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial (Rehsos) Dinsos Kabupaten Madiun, Andy Wijayanto, menjelaskan, pemutakhiran data tersebut merupakan tindak lanjut dari surat Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur nomor 400.9.4.2/746/107.2.26 tertanggal 5 Februari 2026 tentang pemutakhiran data korban pasung di Jawa Timur.

“Dari data awal yang diberikan provinsi, Kabupaten Madiun tercatat ada 24 korban pasung. Setelah kami lakukan verifikasi dan validasi lapangan melalui TKSK di 12 kecamatan, hasilnya yang masih dipasung tinggal tiga orang,” ujar Andy, Jumat (27/3/2026).

Dari total 24 data awal tersebut, sembilan orang dilaporkan sudah bebas dari pasung, sebelas orang meninggal dunia, dan satu orang pindah alamat. Sementara tiga orang lainnya masih dalam kondisi dipasung dan menjadi prioritas penanganan lanjutan.

Berdasarkan hasil verifikasi lapangan, tiga ODGJ yang masih dipasung tersebar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Gemarang, Geger, dan Dagangan.

Andy menuturkan, proses pemutakhiran data dari provinsi telah disertai identitas lengkap by name by address mengharuskan petugas di lapangan melakukan pengecekan langsung ke alamat yang bersangkutan.

Selanjutnya, Dinsos Kabupaten Madiun akan melaporkan hasil verifikasi tersebut secara resmi kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur sebagai dasar penanganan lanjutan terhadap tiga ODGJ yang masih dipasung.

Menurut Andy, pemerintah provinsi telah menyatakan kesiapan untuk membantu proses perawatan dan rehabilitasi bagi korban pasung, sehingga pihaknya kini tengah menyiapkan laporan resmi untuk diajukan dalam waktu dekat.

“Secara lisan data sudah kami sampaikan, namun secara resmi masih menunggu laporan tertulis dari beberapa kecamatan. Targetnya minggu depan seluruh data sudah lengkap dan bisa segera kami kirim ke provinsi,” katanya.

Dengan selesainya proses verifikasi ini, Pemerintah Kabupaten Madiun berharap penanganan ODGJ pasung dapat segera dilakukan secara terpadu, sehingga praktik pemasungan di wilayah tersebut dapat dituntaskan sepenuhnya pada tahun ini. (Tov)

Bagikan
  • Penulis: Tova Pradana
  • Editor: Diez

Rekomendasi Untuk Anda

  • Penandatanganan PKS dengan Pengadilan Agama dan Rutan Kelas II B, Polres Magetan Perkuat Sinergi Hukum

    Penandatanganan PKS dengan Pengadilan Agama dan Rutan Kelas II B, Polres Magetan Perkuat Sinergi Hukum

    • calendar_month Kamis, 16 Okt 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 137
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Langkah konkret yang dilakukan untuk memperkuat koordinasi lintas lembaga kembali dilakukan Polres Magetan. Melalui penandatanganan Naskah Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Pengadilan Agama dan Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II B Magetan, jajaran aparat hukum berkomitmen menghadirkan pelayanan yang lebih humanis dan efisien bagi masyarakat. Penandatanganan PKS digelar di Ruang Eksekutif Polres […]

    Bagikan
  • Aksi Nekat Pengunjung Lapas Kelas I Madiun Selundupkan HP di Pakaian Dalam

    Aksi Nekat Pengunjung Lapas Kelas I Madiun Selundupkan HP di Pakaian Dalam

    • calendar_month Kamis, 17 Apr 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 87
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Upaya penyelundupan barang terlarang kembali digagalkan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Madiun pada Kamis (17/04/2025). Seorang pengunjung nekat mencoba menyelundupkan sebuah telepon genggam (HP) dengan cara menyembunyikannya di dalam pakaian dalam saat hendak membesuk seorang warga binaan. Aksi tersebut berhasil digagalkan oleh petugas saat melakukan pemeriksaan ketat di area ruang […]

    Bagikan
  • Pedagang Alun-Alun Madiun Tolak Relokasi, Tuntut Kepastian Jam Operasional

    Pedagang Alun-Alun Madiun Tolak Relokasi, Tuntut Kepastian Jam Operasional

    • calendar_month Kamis, 2 Apr 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 543
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Puluhan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Alun-Alun Kota Madiun mendatangi Kantor Dinas Perdagangan setempat untuk meminta kejelasan terkait isu relokasi dan pengaturan jam operasional. Aksi ini dipicu kekhawatiran pedagang atas rencana pemindahan lokasi berjualan yang dinilai belum memiliki konsep matang. Perwakilan pedagang, Dedy Luryanto, mengatakan para PKL menolak keras […]

    Bagikan
  • Tambang Ilegal di Jenangan Ponorogo Rusak Lahan dan Bantaran Sungai

    Tambang Ilegal di Jenangan Ponorogo Rusak Lahan dan Bantaran Sungai

    • calendar_month Sabtu, 13 Des 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 355
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Aktivitas pertambangan ilegal di Kecamatan Jenangan, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, mulai dikeluhkan masyarakat. Selain merusak lahan perkebunan warga, aktivitas tersebut juga diduga mengganggu bantaran sungai akibat pengurukan yang dijadikan akses keluar masuk truk tambang. Hasil penelusuran di lapangan menunjukkan, area pertambangan ilegal berada di Desa Plalangan, Kecamatan Jenangan. Sejumlah titik lahan […]

    Bagikan
  • DPRD Ponorogo Panggil Manajemen RSUD dr. Harjono Bahas Kelanjutan RKA 2026

    DPRD Ponorogo Panggil Manajemen RSUD dr. Harjono Bahas Kelanjutan RKA 2026

    • calendar_month Sabtu, 15 Nov 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 119
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Komisi D DPRD Ponorogo pada Jumat (14/11/2025) mengundang jajaran manajemen RSUD dr. Harjono dalam sebuah rapat khusus. Pertemuan ini digelar tidak lama setelah Direktur Utama rumah sakit plat merah ini, dr. Yunus Mahatma, resmi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Rapat tersebut bertujuan memastikan proses penyusunan Rencana […]

    Bagikan
  • Jelang Angkutan Lebaran 2026, KAI Daop 7 Normalisasi Jalur KA Blitar dan Tutup JPL Berbahaya

    Jelang Angkutan Lebaran 2026, KAI Daop 7 Normalisasi Jalur KA Blitar dan Tutup JPL Berbahaya

    • calendar_month Jumat, 6 Mar 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 167
    • 0Komentar

    Sinergia | Blitar – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 7 Madiun mempercepat normalisasi jalur kereta api di wilayah Blitar menjelang masa Angkutan Lebaran 2026. Salah satu langkah yang dilakukan adalah penutupan Jalur Perlintasan Sebidang (JPL) Nomor 209 di Dusun Kandangan, Desa Kandangan, Kecamatan Srengat, Kabupaten Blitar. Penutupan perlintasan yang berada di Km […]

    Bagikan
expand_less