Pertumbuhan Ekonomi Kota Madiun 2025 5,69 Persen, DPRD Soroti Piutang Rp15 Miliar dan Peran UMKM

Sinergia | Kota Madiun – Rapat Paripurna DPRD Kota Madiun dengan agenda Penyampaian Rekomendasi LKPJ Tahun 2025, Rabu (22/4/2026), menjadi ruang evaluasi terbuka atas kinerja pembangunan daerah. Sorotan utama mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang belum mencapai target serta pengelolaan piutang daerah yang masih menjadi pekerjaan rumah.

Tercatat pertumbuhan ekonomi Kota Madiun tahun 2025 tercatat sebesar 5,69 persen, sedikit di bawah target 5,8 persen atau tercapai sekitar 98 persen. Angka ini menunjukkan adanya perlambatan, terutama pada sektor perdagangan dan jasa yang selama ini menjadi motor penggerak ekonomi kota.

Plt Wali Kota Madiun, F Bagus Panuntun, menegaskan bahwa penurunan tersebut tidak mencerminkan kondisi riil di lapangan. Ia menyebut selisih penurunan hanya sekitar 0,04 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

“Pertumbuhan ekonomi yang kemarin secara 2024 ke 2025 itu hanya turun 0,04 persen. Kemarin kami langsung diskusi dengan BPS, ada beberapa poin yang harus kita perbaiki. Sebenarnya secara angka saja yang turun, tetapi secara perputaran ekonominya tidak turun,” jelasnya.

Menurutnya, salah satu faktor utama yang memengaruhi capaian tersebut adalah belum optimalnya pencatatan aktivitas ekonomi, khususnya dari pelaku UMKM yang difasilitasi pemerintah.

“BPS menyampaikan bahwa para pelaku UMKM yang difasilitasi Pemerintah Kota Madiun, mereka kesulitan mendapatkan data pendapatan. Sehingga itu tidak masuk dalam pengukuran. Nah ini yang memengaruhi angka pertumbuhan,” ujarnya.

Sebagai langkah perbaikan, Pemkot mulai mendorong sistem pendataan yang lebih terintegrasi. Salah satunya melalui kewajiban pelaporan pendapatan bagi pelaku UMKM di titik-titik fasilitasi pemerintah.

“Saya mulai dari PRC, mereka sekarang harus melaporkan pendapatannya berapa. Saat ini juga sedang dipikirkan aplikasi POS oleh teman-teman dari Disnaker-KUKM,” tambahnya.

Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi acuan lebih akurat dalam perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

“Iya betul, nanti akan menyeluruh di tempat-tempat yang kami fasilitasi, khususnya untuk UMKM karena itu yang diperlukan,” tegasnya.

Selain pembenahan data, strategi penguatan UMKM juga akan diarahkan pada pendekatan yang lebih kolaboratif. Pemerintah tidak lagi hanya memberikan stimulan, tetapi juga mendorong keterlibatan aktif pelaku usaha.

“Tentunya stimulan ke UMKM akan kita lihat bentuknya seperti apa. Tapi sekarang pola yang kami terapkan tidak semuanya dari pemerintah. Bagaimana mengajak pelaku usaha ikut peduli dan mandiri,” kata Bagus.

Di sisi lain, DPRD Kota Madiun menilai capaian ekonomi tersebut tetap perlu menjadi perhatian serius. Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, menyebut sektor perdagangan dalam PDRB menjadi salah satu indikator yang perlu didorong lebih optimal.

“Terkait PDRB itu tentunya perdagangan ya. Ini yang harus menjadi perhatian agar capaian ke depan bisa lebih maksimal,” ujarnya.

Selain pertumbuhan ekonomi, isu pengelolaan piutang daerah juga mencuat dalam rapat paripurna. Nilai piutang yang masih berjalan di tahun 2025 diperkirakan mencapai sekitar Rp15 miliar, termasuk akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut, Plt Wali Kota Madiun mengungkapkan bahwa salah satu sumber piutang terbesar berasal dari Lembaga Kredit Kelurahan (LKK).

“Piutang yang saat ini berjalan salah satunya dari LKK. Ini yang tiap tahun cukup besar,” jelasnya.

Pemerintah Kota Madiun tengah menyiapkan langkah strategis untuk mengatasi hal tersebut, termasuk menjajaki koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) serta rencana pengalihan pengelolaan ke bank daerah.

“Hari ini kami akan berkomunikasi dengan pihak OJK, rencananya nanti akan diambil alih oleh bank daerah. Tapi ini masih dikaji dulu aturannya seperti apa,” imbuhnya.

Sementara itu, DPRD memastikan bahwa pembahasan terkait piutang akan dilanjutkan secara lebih mendalam di tingkat Badan Anggaran (Banggar).

“Terkait piutang nanti akan kita bahas di Banggar. Saya kira ada solusi yang baik, step by step nanti akan kita ungkap,” kata Armaya.

Secara umum, DPRD memberikan sejumlah rekomendasi strategis, mulai dari penguatan sektor ekonomi unggulan seperti UMKM, perdagangan, ekonomi kreatif, hingga digitalisasi. Selain itu, optimalisasi pendapatan daerah dan efektivitas belanja pemerintah juga menjadi perhatian utama.

Rapat paripurna ini menjadi refleksi bahwa meskipun kondisi ekonomi Kota Madiun relatif stabil, pembenahan sistem pendataan, penguatan sektor riil, serta penanganan piutang daerah menjadi kunci penting untuk mendorong pertumbuhan yang lebih berkualitas di masa mendatang. (Krs)