Rabu, 18 Nov 2026
Trending Tags

DPRD Madiun Soroti SiLPA Rp210,9 Miliar, Fraksi Pertanyakan Perencanaan hingga Lambatnya Serapan Anggaran

  • account_circle Tova Pradana
  • calendar_month Jumat, 26 Jun 2026
  • visibility 240
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025. Foto : Tova-Sinergia

Sinergia | Madiun – Tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp210,9 miliar menjadi sorotan utama dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.

Hampir seluruh fraksi di DPRD mempertanyakan besarnya anggaran yang tidak terserap tersebut. Mereka meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan apakah tingginya SiLPA dipicu lemahnya perencanaan, rendahnya serapan belanja, atau dampak kebijakan efisiensi anggaran.

Selain menyoroti SiLPA, fraksi-fraksi juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Madiun kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya dari BPK. Namun, capaian tersebut dinilai harus diikuti dengan efektivitas penggunaan anggaran yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Fraksi Golkar Nurani Rakyat secara khusus mempertanyakan rendahnya realisasi belanja modal yang hanya mencapai 85,27 persen. Melalui juru bicara Didik Rudiyanto, fraksi meminta penjelasan mengenai pos-pos belanja yang gagal terserap secara signifikan serta mempertanyakan apakah kondisi tersebut terjadi akibat lemahnya perencanaan atau kurang optimalnya kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

Sorotan senada disampaikan Fraksi Partai Demokrat. Fraksi meminta pemerintah menguraikan secara rinci komponen pembentuk SiLPA sebesar Rp210,9 miliar agar publik mengetahui penyebab besarnya sisa anggaran tersebut.

Fraksi PKS bahkan menyampaikan kritik paling tajam. Menurut fraksi tersebut, rendahnya realisasi belanja modal menunjukkan pembangunan belum berjalan maksimal. Belanja modal disebut sebagai “urat nadi” pembangunan infrastruktur, sedangkan SiLPA yang besar dinilai sebagai hak masyarakat yang belum tersalurkan akibat buruknya perencanaan dan lambatnya birokrasi dalam mengeksekusi program.

Sementara itu, Fraksi Gerindra meminta pemerintah memperkuat sistem monitoring dan pengendalian anggaran secara berkala agar keterlambatan penyerapan tidak kembali terjadi. Fraksi juga mendorong percepatan pelaksanaan program prioritas, mulai dari pembangunan jalan, irigasi, penguatan UMKM, ketahanan pangan hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sehingga SiLPA dapat ditekan.

Di sisi lain, Fraksi NasDem mengapresiasi realisasi pendapatan daerah yang mencapai 102,87 persen dari target serta raihan opini WTP ke-13. Meski demikian, fraksi meminta adanya integrasi program antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

NasDem juga mendorong alokasi anggaran khusus untuk peningkatan rata-rata lama sekolah, mutu guru, dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan hingga tingkat desa.

Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresiasi opini WTP yang kembali diraih pemerintah daerah. Namun melalui juru bicara Angger Rotacaesa, fraksi menyoroti masih rendahnya penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa yang dinilai belum sebanding dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi motivasi kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Meski demikian, fraksi menyatakan menerima Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 untuk dibahas pada tahapan berikutnya.

Adapun Fraksi PKB mengapresiasi keberhasilan Pemkab Madiun mempertahankan opini WTP sekaligus meraih penghargaan Peringkat I Nasional kategori Creative Financing. PKB mengusulkan agar PDAM mengembangkan laboratorium pengujian kualitas air yang terstandar dan terakreditasi sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, mengatakan seluruh fraksi pada dasarnya meminta penjelasan kepada pihak eksekutif terkait tingginya SiLPA dan belum optimalnya kinerja anggaran pada tahun 2025.

“Semua fraksi meminta penjelasan kepada eksekutif, apakah SiLPA yang besar ini disebabkan perencanaan yang kurang matang atau memang karena efisiensi anggaran,” ujarnya.

Menurut Fery, ruang fiskal pemerintah daerah kini semakin sempit sehingga pengelolaan anggaran harus dilakukan lebih cermat agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada tahun anggaran berikutnya.

Ia juga menyoroti masih banyaknya infrastruktur jalan yang rusak, termasuk di kawasan pusat kota. Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan masih besarnya anggaran yang tersisa di akhir tahun.

“Jalan berlubang masih banyak, bahkan di sekitar Masjid Jami’ ke arah utara. Padahal pemerintah sudah memiliki aplikasi pengaduan dengan target penanganan 24 jam, tetapi realisasinya di lapangan belum sesuai harapan,” kata Fery.

Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut selanjutnya akan dijawab oleh Bupati Madiun sebelum pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dilanjutkan pada tahapan berikutnya. (Tov)

Bagikan
  • Penulis: Tova Pradana
  • Editor: Diez

Rekomendasi Untuk Anda

  • Satlantas Polres Madiun Kota Angkat Bicara terkait Video Viral Bus Restu Tabrak Pemotor

    Satlantas Polres Madiun Kota Angkat Bicara terkait Video Viral Bus Restu Tabrak Pemotor

    • calendar_month Senin, 20 Jan 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 269
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Jagat media sosial di Kota Madiun diramaikan dengan viralnya kecelakaan lalu lintas yang melibatkan bus Restu Panda jurusan Ponorogo-Surabaya dengan pemotor di Simpang Empat Klegen Kecamatan Kartoharjo Kota Madiun. Peristiwa tersebut rupanya terjadi pada Rabu 15 Januari 2025 lalu. Dalam rekaman video yang beredar diduga bus Restu Panda yang belum […]

    Bagikan
  • Pasar Murah Polres Ponorogo, Beras dan Minyak Goreng Diburu Warga

    Pasar Murah Polres Ponorogo, Beras dan Minyak Goreng Diburu Warga

    • calendar_month Jumat, 8 Agt 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 271
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo — Suasana halaman Mapolres Ponorogo, Jumat (08/08/2025) pagi, mendadak berubah layaknya pasar rakyat. Sejak matahari baru merangkak naik, ratusan warga sudah berdatangan membawa kantong belanja demi mendapatkan sembako dengan harga miring. Kegiatan ini merupakan bagian dari Gerakan Pangan Murah yang digagas pemerintah pusat melalui Bulog, dan kali ini digelar oleh Polres Ponorogo. […]

    Bagikan
  • Jelang Porprov 2025, Atlet Muay Thai dan Kickboxing Kota Madiun Geber Latihan

    Jelang Porprov 2025, Atlet Muay Thai dan Kickboxing Kota Madiun Geber Latihan

    • calendar_month Rabu, 12 Mar 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 190
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Meski berpuasa di bulan suci Ramadhan tidak menghalangi atlet-atlet muay thai dan kickboxing Kota Madiun untuk terus berlatih. Mereka lebih memilih latihan untuk mempersiapkan Kejuaraan Pekan Olahraga Provinsi ( Porprov) mendatang. Seperti terlihat di pusat pelatihan kick boxing dan muay thai di Gor Wilis Kota Madiun. Pada latihan ini, para […]

    Bagikan
  • Musim Kemarau, DPUPR Magetan Andalkan 125 Sumur untuk Jaga Pasokan Air 27 Ribu Hektare Sawah

    Musim Kemarau, DPUPR Magetan Andalkan 125 Sumur untuk Jaga Pasokan Air 27 Ribu Hektare Sawah

    • calendar_month Selasa, 18 Agt 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 240
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Magetan mengoptimalkan sumber daya air untuk menjaga ketersediaan pasokan irigasi bagi lahan pertanian selama musim kemarau. Sebanyak 125 sumur yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten disiapkan sebagai salah satu sumber suplai air bagi lahan sawah yang tersebar di wilayah Magetan. Kepala Dinas PUPR Kabupaten […]

    Bagikan
  • Sumringah, 304 ASN Ponorogo Formasi CPNS 2024 Terima SK Pengangkatan

    Sumringah, 304 ASN Ponorogo Formasi CPNS 2024 Terima SK Pengangkatan

    • calendar_month Senin, 26 Mei 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 186
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Ponorogo – Sebanyak 304 Aparatur Sipil Negera (ASN) formasi CPNS tahun 2024 di Kabupaten Ponorogo resmi menerima Surat Keputusan (SK) pengangkatan, Senin (26/05/2025). Prosesi penyerahan SK berlangsung di Gedung Sasana Praja, kompleks Pemkab Ponorogo, dan dipimpin langsung oleh Bupati Sugiri Sancoko didampingi Wakil Bupati Lisdyarita Wajah-wajah sumringah mewarnai suasana prosesi pengangkatan. Bupati […]

    Bagikan
  • Penggeledahan KPK Berlanjut, Rumah Mewah Milik Kadis PU Thariq Megah Jadi Sasaran

    Penggeledahan KPK Berlanjut, Rumah Mewah Milik Kadis PU Thariq Megah Jadi Sasaran

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle Sinergia Mediatama
    • visibility 397
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melaksanakan penggeledahan pada Kamis (22/01/2026) di Kota Madiun sekira pukul 11.00 WIB. Kali ini, KPK menyasar kediaman tersangka Kepala Dinas PUPR Kota Madiun, Thariq Megah. Terdapat 4 mobil Toyota Innova Hitam terparkir di sepanjang jalan, yang berada di Gang 14, Jalan Tanjung Manis, […]

    Bagikan
expand_less