Rabu, 18 Nov 2026
Trending Tags

DPRD Madiun Soroti SiLPA Rp210,9 Miliar, Fraksi Pertanyakan Perencanaan hingga Lambatnya Serapan Anggaran

  • account_circle Tova Pradana
  • calendar_month Jumat, 26 Jun 2026
  • visibility 239
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
DPRD Kabupaten Madiun menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025. Foto : Tova-Sinergia

Sinergia | Madiun – Tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2025 yang mencapai Rp210,9 miliar menjadi sorotan utama dalam rapat paripurna penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025.

Hampir seluruh fraksi di DPRD mempertanyakan besarnya anggaran yang tidak terserap tersebut. Mereka meminta pemerintah daerah memberikan penjelasan apakah tingginya SiLPA dipicu lemahnya perencanaan, rendahnya serapan belanja, atau dampak kebijakan efisiensi anggaran.

Selain menyoroti SiLPA, fraksi-fraksi juga memberikan apresiasi atas keberhasilan Pemerintah Kabupaten Madiun kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk ke-13 kalinya dari BPK. Namun, capaian tersebut dinilai harus diikuti dengan efektivitas penggunaan anggaran yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Fraksi Golkar Nurani Rakyat secara khusus mempertanyakan rendahnya realisasi belanja modal yang hanya mencapai 85,27 persen. Melalui juru bicara Didik Rudiyanto, fraksi meminta penjelasan mengenai pos-pos belanja yang gagal terserap secara signifikan serta mempertanyakan apakah kondisi tersebut terjadi akibat lemahnya perencanaan atau kurang optimalnya kinerja organisasi perangkat daerah (OPD).

Sorotan senada disampaikan Fraksi Partai Demokrat. Fraksi meminta pemerintah menguraikan secara rinci komponen pembentuk SiLPA sebesar Rp210,9 miliar agar publik mengetahui penyebab besarnya sisa anggaran tersebut.

Fraksi PKS bahkan menyampaikan kritik paling tajam. Menurut fraksi tersebut, rendahnya realisasi belanja modal menunjukkan pembangunan belum berjalan maksimal. Belanja modal disebut sebagai “urat nadi” pembangunan infrastruktur, sedangkan SiLPA yang besar dinilai sebagai hak masyarakat yang belum tersalurkan akibat buruknya perencanaan dan lambatnya birokrasi dalam mengeksekusi program.

Sementara itu, Fraksi Gerindra meminta pemerintah memperkuat sistem monitoring dan pengendalian anggaran secara berkala agar keterlambatan penyerapan tidak kembali terjadi. Fraksi juga mendorong percepatan pelaksanaan program prioritas, mulai dari pembangunan jalan, irigasi, penguatan UMKM, ketahanan pangan hingga peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan sehingga SiLPA dapat ditekan.

Di sisi lain, Fraksi NasDem mengapresiasi realisasi pendapatan daerah yang mencapai 102,87 persen dari target serta raihan opini WTP ke-13. Meski demikian, fraksi meminta adanya integrasi program antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dalam upaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

NasDem juga mendorong alokasi anggaran khusus untuk peningkatan rata-rata lama sekolah, mutu guru, dan pemenuhan sarana prasarana pendidikan hingga tingkat desa.

Fraksi PDI Perjuangan juga mengapresiasi opini WTP yang kembali diraih pemerintah daerah. Namun melalui juru bicara Angger Rotacaesa, fraksi menyoroti masih rendahnya penghasilan tetap (Siltap) perangkat desa yang dinilai belum sebanding dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK). Kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi motivasi kerja dan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Meski demikian, fraksi menyatakan menerima Raperda Pertanggungjawaban APBD 2025 untuk dibahas pada tahapan berikutnya.

Adapun Fraksi PKB mengapresiasi keberhasilan Pemkab Madiun mempertahankan opini WTP sekaligus meraih penghargaan Peringkat I Nasional kategori Creative Financing. PKB mengusulkan agar PDAM mengembangkan laboratorium pengujian kualitas air yang terstandar dan terakreditasi sebagai upaya meningkatkan pendapatan daerah sekaligus memberikan manfaat lebih luas bagi masyarakat.

Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, mengatakan seluruh fraksi pada dasarnya meminta penjelasan kepada pihak eksekutif terkait tingginya SiLPA dan belum optimalnya kinerja anggaran pada tahun 2025.

“Semua fraksi meminta penjelasan kepada eksekutif, apakah SiLPA yang besar ini disebabkan perencanaan yang kurang matang atau memang karena efisiensi anggaran,” ujarnya.

Menurut Fery, ruang fiskal pemerintah daerah kini semakin sempit sehingga pengelolaan anggaran harus dilakukan lebih cermat agar persoalan serupa tidak kembali terjadi pada tahun anggaran berikutnya.

Ia juga menyoroti masih banyaknya infrastruktur jalan yang rusak, termasuk di kawasan pusat kota. Kondisi tersebut dinilai bertolak belakang dengan masih besarnya anggaran yang tersisa di akhir tahun.

“Jalan berlubang masih banyak, bahkan di sekitar Masjid Jami’ ke arah utara. Padahal pemerintah sudah memiliki aplikasi pengaduan dengan target penanganan 24 jam, tetapi realisasinya di lapangan belum sesuai harapan,” kata Fery.

Pandangan umum fraksi-fraksi tersebut selanjutnya akan dijawab oleh Bupati Madiun sebelum pembahasan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 dilanjutkan pada tahapan berikutnya. (Tov)

Bagikan
  • Penulis: Tova Pradana
  • Editor: Diez

Rekomendasi Untuk Anda

  • Sirkuit Suryo Magetan Didorong Jadi Arena Balap Berstandar dan Penggerak Ekonomi Daerah

    Sirkuit Suryo Magetan Didorong Jadi Arena Balap Berstandar dan Penggerak Ekonomi Daerah

    • calendar_month Senin, 30 Mar 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 303
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, menilai pembangunan Sirkuit Suryo di Kabupaten Magetan menunjukkan kemajuan pesat dan melampaui ekspektasi awal. Saat pertama kali ditinjau, kondisi lintasan dinilai belum memenuhi standar sirkuit, namun kini telah berkembang signifikan. “Kalau dibandingkan dengan peninjauan awal, progresnya sudah jauh lebih baik dan semakin mendekati standar sirkuit […]

    Bagikan
  • Cerai Gugat Masih Mendominasi di Magetan di 2025, Banyak TKW Ajukan Perceraian

    Cerai Gugat Masih Mendominasi di Magetan di 2025, Banyak TKW Ajukan Perceraian

    • calendar_month Kamis, 22 Jan 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 506
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Perkara cerai gugat atau perceraian yang diajukan oleh pihak istri masih mendominasi angka perceraian di Kabupaten Magetan sepanjang 2025. Banyak di antaranya melibatkan istri yang bekerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW) di luar negeri. Berdasarkan data laporan tahunan Pengadilan Agama (PA) Magetan, sepanjang 2025 tercatat 848 perkara cerai gugat dan 308 […]

    Bagikan
  • 3 Wisatawan Asal Ponorogo Tenggelam di Sungai Dung Glondang Pacitan

    3 Wisatawan Asal Ponorogo Tenggelam di Sungai Dung Glondang Pacitan

    • calendar_month Sabtu, 5 Apr 2025
    • account_circle Sinergia Mediatama
    • visibility 157
    • 0Komentar

    Sinergia | Pacitan – Viral di media sosial video evakuasi terhadap 3 wisatawan asal Ponorogo yang tenggelam di Sungai Dung Glondang, masuk Dusun Soge Desa Sidomulyo Kecamatan Ngadirojo Pacitan pada Sabtu (05/04/2025). Peristiwa tersebut menggemparkan warga yang tengah berlibur di sekitarnya. Ketiga korban ditemukan oleh petugas SAR gabungan dibantu warga dan dibawa ke Puskesmas Ngadirojo […]

    Bagikan
  • Diduga Ugal-ugalan, Pemotor Tewas Usai Serempet Pesepeda

    Diduga Ugal-ugalan, Pemotor Tewas Usai Serempet Pesepeda

    • calendar_month Kamis, 27 Mar 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 178
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Seorang pengendara sepeda motor yang masih di bawah umur tewas di lokasi setelah menabrak pesepeda yang hendak menyeberang di Jalan Alternatif Ponorogo-Pacitan, tepatnya di Kelurahan Keniten, Kecamatan Ponorogo pada Rabu (26/03/2025) malam. Kecelakaan diduga dipicu oleh cara berkendara pemotor yang ugal-ugalan. Insiden ini menyebabkan arus lalu lintas di kawasan tersebut macet […]

    Bagikan
  • RPJMD 2025–2029 Pemkab Ponorogo, Target PAD Rp. 1 Triliun Jadi Sorotan Legislatif

    RPJMD 2025–2029 Pemkab Ponorogo, Target PAD Rp. 1 Triliun Jadi Sorotan Legislatif

    • calendar_month Selasa, 3 Jun 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 352
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Ponorogo – Usulan rancangan Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ponorogo 2025–2029 menuai beragam tanggapan dari DPRD setempat. Dalam sidang paripurna penyampaian tanggapan umum fraksi yang digelar pada Senin (02/06/2025), langkah kepemimpinan Bupati Sugiri Sancoko untuk lima tahun ke depan menjadi sorotan utama para wakil rakyat. Ketua […]

    Bagikan
  • Brankas SMPN 1 Pulung Dibobol, Uang Rp. 180 Juta Raib, Pihak Sekolah Bungkam

    Brankas SMPN 1 Pulung Dibobol, Uang Rp. 180 Juta Raib, Pihak Sekolah Bungkam

    • calendar_month Senin, 15 Des 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 232
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Kepolisian Resor Ponorogo mendalami kasus pencurian brankas di SMP Negeri 1 Pulung, Kecamatan Pulung, yang mengakibatkan kerugian sekitar Rp. 180 juta. Peristiwa tersebut pertama kali diketahui pada Senin pagi (15/12/2025) saat penjaga sekolah membuka ruang kepala sekolah dan mendapati brankas dalam kondisi rusak parah serta terbuka. Kasatreskrim Polres Ponorogo, AKP Imam […]

    Bagikan
expand_less