Berita Terkini
Trending Tags

Kebut Progres Finishing, Bisakah 18 Sekolah Rakyat Terintegrasi Jatim Beroperasi 31 Juli ?

  • account_circle Tova Pradana
  • calendar_month Rabu, 15 Jul 2026
  • visibility 154
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
SRT ditargetkan mulai beroperasi pada 31 Juli 2026. Foto : Tova-Sinergia

Sinergia | Madiun — Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov Jatim) menargetkan sebanyak 18 Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) di wilayahnya dapat resmi beroperasi pada 31 Juli 2026. Proyek strategis ini terus dikebut demi mengejar target pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi para siswa baru.

Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur, Restu Novi Widiani, mengungkapkan bahwa progres pembangunan fisik di 18 titik SRT menunjukkan tren yang sangat positif. Saat ini, rata-rata capaian pembangunan fisik paling rendah sudah menyentuh angka 91 persen.

“Mudah-mudahan nanti di akhir bulan semuanya bisa rampung sesuai ketentuan. Sekarang posisinya sudah on-process dan sedang dikebut pengerjaannya oleh Kementerian Pekerjaan Umum (PU),” ujar Novi saat memberikan keterangan di Madiun, Rabu (15/7/2026).

Tidak hanya mempercepat konstruksi gedung, pemerintah juga mulai mencicil pemenuhan sarana dan prasarana pendukung belajar mengajar. Fasilitas esensial seperti bangku sekolah, tempat tidur asrama, hingga peralatan makan kini mulai didistribusikan ke lokasi sekolah.

Salah satu tantangan yang dihadapi dalam masa persiapan ini adalah pemenuhan kuota siswa, khususnya pada jenjang Sekolah Rakyat Dasar (SRD). Di beberapa daerah, proses rekrutmen untuk tingkat dasar terpantau lebih lambat dibandingkan jenjang Sekolah Rakyat Menengah Pertama (SRMP) maupun Sekolah Rakyat Menengah Atas (SRMA) yang justru mengalami kelebihan muatan (overload).

“Untuk rekrutmen calon siswa SD memang belum final karena belum melalui proses pleno. Kota dan Kabupaten Kediri sudah selesai, sementara wilayah lainnya masih terus berjalan,” jelas Novi.

Kendati demikian, Novi menegaskan lambatnya pemenuhan kuota di awal tidak akan menjadi kendala operasional. SRT dirancang dengan kurikulum yang sangat fleksibel melalui prinsip Multi Entry dan Multi Exit, yang memungkinkan siswa untuk masuk atau keluar sekolah kapan saja di tengah tahun ajaran berjalan.

“Artinya operasional sekolah bisa dimulai terlebih dahulu. Komposisi rombongan belajar (rombel) juga sangat dinamis dan bisa disesuaikan nanti. Kita maksimalkan dulu kuota yang ada saat ini,” tambahnya.

Pemprov Jatim memastikan para orang tua tidak perlu cemas terkait biaya. Seluruh kebutuhan pendidikan hingga akomodasi sehari-hari para siswa di SRT akan ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah. SRT juga diintegrasikan sebagai instrumen pengentasan kemiskinan ekstrem. Pemerintah telah menyiapkan bantalan ekonomi bagi keluarga siswa berupa bantuan modal usaha agar mereka bisa mandiri secara finansial. 

Tak hanya itu, Kementerian PU juga akan mengintervensi program ini lewat renovasi rumah tidak layak huni (Rutilahu) milik keluarga siswa.

“Pendidikan anak dijamin di Sekolah Rakyat, sementara orang tuanya kita sentuh dengan pemberdayaan ekonomi bagi yang memiliki usaha. Kita ingin memastikan perlindungan jaminan sosial keluarga ini terpenuhi secara komprehensif,” kata Novi optimistis.

Di tingkat daerah, pembangunan SRT Kabupaten Madiun menjadi salah satu yang menunjukkan deviasi positif. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Madiun, Bobby Saktia Putra Lubis, menyebutkan proyek di wilayahnya kini sudah mencapai 92 persen.

“Tinggal menyisakan sekitar 8 persen lagi. Minggu ini kami fokus menyelesaikan tahap akhir (finishing) untuk gedung sekolah dan ruang belajar,” kata Bobby.

Bobby menambahkan, pada pekan terakhir menjelang target operasional, fokus pekerja akan dialihkan untuk menuntaskan fasilitas penunjang seperti kantin, musala, dan gedung asrama. Ia optimistis seluruh fasilitas dapat difungsikan sepenuhnya sebelum target MPLS dimulai.

“Secara fungsional insyaallah tercapai pada 30 Juli, sehingga target operasional tanggal 31 Juli untuk MPLS siap direalisasikan,” tegasnya.

Sebagai informasi, SRT Kabupaten Madiun ini dibangun di atas lahan yang cukup luas, yakni mencapai 5,8 hektare. Mengusung konsep boarding school, kawasan sekolah ini dilengkapi dengan fasilitas komplet mulai dari asrama komunal, kantin modern, gedung serbaguna untuk aktivitas kreativitas siswa, hingga lapangan sepak bola di area belakang. (Tov)

Bagikan
  • Penulis: Tova Pradana
  • Editor: Diez

Rekomendasi Untuk Anda

  • Antusias Membludak, 600 Pemudik Ikuti Program Balik Gratis, 10 Bus Berangkat dari Terminal Purboyo

    Antusias Membludak, 600 Pemudik Ikuti Program Balik Gratis, 10 Bus Berangkat dari Terminal Purboyo

    • calendar_month Kamis, 26 Mar 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 183
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Program balik gratis yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kembali digelar untuk arus balik Lebaran 2026. Dari wilayah Madiun dan sekitarnya, sebanyak 10 bus diberangkatkan menuju Jakarta dengan total sekitar 600 penumpang, termasuk tim pendamping. Febriyanti, Tim Leader Mudik Gratis Pemprov DKI untuk rute Madiun–Jakarta, mengatakan jumlah armada tahun ini […]

    Bagikan
  • Lakukan Penyelidikan, Kepolisian Ambil Sampel Menu MBG Untuk Uji Lab Forensik

    Lakukan Penyelidikan, Kepolisian Ambil Sampel Menu MBG Untuk Uji Lab Forensik

    • calendar_month Kamis, 27 Nov 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 165
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Polisi terus mendalami kasus dugaan keracunan massal siswa sekolah dasar di Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. Hal itu setelah puluhan siswa mengalami gejala mual dan muntah usai menyantap menu nasi goreng dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Polres Madiun memastikan penanganan medis dan penyelidikan berjalan paralel, sembari menunggu hasil laboratorium forensik […]

    Bagikan
  • Pemkab Magetan Belanja Rp. 2 Miliar untuk 4 Unit Mobil Dinas

    Pemkab Magetan Belanja Rp. 2 Miliar untuk 4 Unit Mobil Dinas

    • calendar_month Jumat, 15 Agt 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 199
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan justru mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk pembelian mobil dinas baru bagi jajaran pejabatnya. Total empat unit mobil dibeli diantaranya tiga Toyota Innova Zenix Hybrid 2000 CC dan satu Mitsubishi Pajero. Satu unit ditujukan untuk Wakil Bupati, sementara tiga lainnya untuk Kapolres, Dandim, dan Kejaksaan Negeri. Pengadilan Negeri […]

    Bagikan
  • CCTV Mati 3 Bulan, Maling Gasak Belasan Chromebook di SDN Tiron 02 Madiun

    CCTV Mati 3 Bulan, Maling Gasak Belasan Chromebook di SDN Tiron 02 Madiun

    • calendar_month Selasa, 17 Feb 2026
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 330
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun — Aksi pencurian dengan cara membobol sekolah terjadi di SDN Tiron 02, Desa Tiron, Kecamatan/Kabupaten Madiun, Selasa (17/2/2026) dini hari. Sejumlah perangkat elektronik milik sekolah dilaporkan hilang dengan total kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Peristiwa yang terjadi bertepatan dengan hari libur tersebut pertama kali diketahui penjaga sekolah sekitar pukul 05.00 WIB. Informasi […]

    Bagikan
  • 2 Kepala Dinas di Kota Madiun Diisi Plt, 2 Eselon II Tahun ini Menyusul Pensiun

    2 Kepala Dinas di Kota Madiun Diisi Plt, 2 Eselon II Tahun ini Menyusul Pensiun

    • calendar_month Rabu, 22 Jan 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 141
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Pemerintah Kota Madiun hingga kini belum ada tanda-tanda melakukan mutasi jabatan di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Dikonfirmasi usai pembekalan persiapan purna pegawai negeri sipil (PNS), Pj Wali Kota Madiun, Eddy Supriyanto mengungkapkan hal itu terus dikoordinasikan dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi ( Kemenpan-RB). […]

    Bagikan
  • LKBH PGRI Somasi Gubernur Khofifah, Protes Mutasi Kepala SMKN 1 Ponorogo

    LKBH PGRI Somasi Gubernur Khofifah, Protes Mutasi Kepala SMKN 1 Ponorogo

    • calendar_month Rabu, 3 Des 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 219
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Mutasi Katenan dari jabatan Kepala SMKN 1 Ponorogo ke SMAN 1 Tegalombo, Pacitan, berbuntut panjang. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Ponorogo resmi melayangkan somasi kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Ketua LKBH PGRI Ponorogo, Thohari, menyebut mutasi tersebut dinilai melanggar Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru […]

    Bagikan
expand_less