PSN di Kota Madiun Dikawal Ketat, Seluruh OPD Diminta Pantau Proyek hingga Proses di Kementerian
- account_circle Kriswanto
- calendar_month Selasa, 4 Agt 2026
- visibility 196
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kota Madiun – Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun memperketat pengawalan pelaksanaan sejumlah Proyek Strategis Nasional (PSN) agar seluruh program dapat terealisasi sesuai target. Seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) diminta aktif mengawal setiap tahapan proyek, mulai dari penyediaan lahan hingga proses koordinasi di tingkat kementerian.
Instruksi tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun kepada seluruh jajarannya. Menurut Bagus, pengawalan yang berkelanjutan menjadi faktor penting agar setiap PSN tidak berhenti pada tahap penyediaan lahan. Pemkot juga harus memastikan perkembangan setiap proyek terus dipantau dan dikomunikasikan dengan pemerintah pusat.
“PSN harus terus dikawal. Jangan hanya menyiapkan lahan lalu selesai. Perkembangannya harus terus dipantau dan dikomunikasikan,” ujarnya.
Salah satu proyek yang menjadi perhatian adalah pembangunan Sekolah Rakyat. Bagus mengungkapkan, proyek tersebut sempat mengalami tiga kali perubahan lokasi karena usulan awal belum memenuhi kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat.
Setelah melalui sejumlah penyesuaian, lokasi di kawasan Peceland, Kelurahan Nambangan Lor, akhirnya memperoleh persetujuan usai dilakukan survei langsung oleh tim kementerian.
“Sekolah Rakyat sempat tiga kali berganti lokasi. Yang terakhir di Peceland dan sudah disetujui kementerian,” katanya.
Selain Sekolah Rakyat, Pemkot Madiun juga mempercepat penyediaan lokasi untuk Koperasi Kelurahan Merah Putih (KKMP). Jika sebelumnya belum memiliki titik lokasi, kini lima lokasi telah memasuki tahap proses.
Meski demikian, sebagian usulan masih menghadapi kendala, terutama terkait status lahan dan kelengkapan persyaratan administrasi. Keterbatasan lahan di Kota Madiun membuat pemerintah daerah terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar proses dapat berjalan sesuai ketentuan.
“Masih ada yang direview karena persoalan lahan. Kota Madiun memiliki keterbatasan lahan sehingga terus kami komunikasikan dengan pemerintah pusat,” jelas Bagus.
Di sisi lain, menjelang peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia, Pemkot Madiun juga menyiapkan pembagian sekitar 3.000 bendera Merah Putih. Bendera tersebut akan didistribusikan melalui camat, lurah, hingga ketua RT agar dapat dikibarkan di seluruh wilayah Kota Madiun selama bulan Agustus.
“Harapannya Merah Putih berkibar di seluruh sudut Kota Madiun selama Agustus,” pungkasnya. (Krs)
- Penulis: Kriswanto
- Editor: Diez
