Rabu, 28 Okt 2026
Trending Tags

Bupati Madiun Sampaikan Jawaban Perihal TKD Tahun 2027 Yang Disorot DPRD

  • account_circle Tova Pradana
  • calendar_month 20 jam yang lalu
  • visibility 42
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan jawaban terkait RAPBD 2027. (27/10/2026), Foto : Tova-Sinergia

Sinergia | Madiun – Keterbatasan anggaran menjadi sorotan DPRD Kabupaten Madiun dalam pembahasan Rancangan APBD (RAPBD) 2027. Proyeksi Transfer Keuangan Daerah (TKD) dari pemerintah pusat yang dinilai stagnan dinilai berpotensi memengaruhi target pembangunan daerah.

Persoalan tersebut mengemuka dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun dengan agenda jawaban Bupati Madiun atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap RAPBD 2027, Selasa (27/10/2026).

Ketua DPRD Kabupaten Madiun, Fery Sudarsono, mengatakan proyeksi TKD tahun depan belum menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan alokasi tahun ini. Padahal, kemampuan fiskal daerah masih bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat.

“Kalau dipandangkan tahun ini dan tahun depan, kenyataannya tidak ada kenaikan. TKD-nya masih sama antara tahun ini dan tahun depan,” kata Fery seusai memimpin rapat paripurna.

Menurut Fery, keterbatasan transfer tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam menentukan prioritas belanja dan target pembangunan. DPRD juga berencana mendorong pembahasan penyesuaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) agar selaras dengan kemampuan keuangan daerah.

Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dewan juga akan memanggil sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyelaraskan program dan kebutuhan anggaran melalui rapat dengar pendapat (RDP).

“Masih ada waktunya. Kita melihat dalam pembahasan Banggar dan TAPD. Kami juga masih akan memanggil OPD. Nanti dalam RDP kita lihat dan sinkronkan,” ujarnya.

Fery menegaskan, kondisi fiskal yang terbatas membuat DPRD harus memperketat pengawasan terhadap penggunaan APBD. Setiap alokasi anggaran harus didasarkan pada kebutuhan dan kondisi objektif daerah agar tidak digunakan untuk belanja yang kurang prioritas.

“Kita harus betul-betul mengawasi, karena fiskal APBD yang begitu sempit ini perlu melihat situasi dan keadaan secara objektif,” katanya.

Selain mengandalkan dana transfer pusat, DPRD juga meminta Pemkab Madiun mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Fery, masih terdapat potensi pendapatan yang dapat digali untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.

Meski demikian, ia mengakui penetapan target PAD harus mempertimbangkan kondisi perekonomian Kabupaten Madiun. DPRD menginginkan peningkatan pendapatan yang signifikan, tetapi tetap realistis terhadap kemampuan ekonomi masyarakat dan pelaku usaha.

Image Not Found
DPRD dan Pemkab Madiun membahas keterbatasan anggaran daerah 2027. Foto : Tova-Sinergia

“Sebenarnya kami ingin betul-betul ada lonjakan, tapi melihat situasi dan kondisi ekonomi di Kabupaten Madiun seperti ini, kami tidak berani betul-betul menekan,” jelasnya.

Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut alokasi TKD 2027 berpotensi mengalami kenaikan meski dalam jumlah terbatas. Ia mengatakan Pemkab Madiun telah mengajukan usulan tambahan anggaran kepada pemerintah pusat sejak 11 September 2026.

Namun, keputusan mengenai besaran dana transfer sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat. Karena itu, Pemkab Madiun berupaya memaksimalkan alokasi yang tersedia sembari mencari peluang tambahan pendanaan.

“Dana transfer itu yang punya kewenangan adalah pusat. Kami sudah mengajukan sebenarnya mulai tanggal 11 September, tapi baru ada jawaban kita cuma ada penambahan sedikit-sedikit. Kita berupaya mudah-mudahan bisa memaksimalkan dana-dana tersebut,” ujar Hari.

Untuk memperkuat kapasitas keuangan daerah, Hari juga meminta seluruh OPD meningkatkan kinerja, inovasi, dan kualitas pelayanan publik. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka peluang bagi Kabupaten Madiun meraih penghargaan tingkat nasional yang disertai insentif fiskal dari pemerintah pusat.

Pemkab Madiun, lanjut Hari, akan mendorong setiap perangkat daerah menunjukkan kinerja optimal agar berpeluang memperoleh tambahan pendanaan di luar alokasi reguler.

“Kita mendorong teman-teman semua untuk bisa menjemput anggaran dari pusat. Kita harus bekerja maksimal, memberikan inovasi terbaik dan pelayanan kepada masyarakat yang baik. Insya Allah kita akan mendapatkan apresiasi, termasuk tambahan dana transfer dari pusat,” pungkasnya. (Tov)

Bagikan
  • Penulis: Tova Pradana
  • Editor: Krz/Diez

Rekomendasi Untuk Anda

  • Peringati Suro, 5 Pusaka Dikirab Keliling Desa

    Peringati Suro, 5 Pusaka Dikirab Keliling Desa

    • calendar_month Kamis, 3 Jul 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 216
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Ratusan warga Dusun Cambor, Desa Ngadirejo, Kecamatan Wonoasri, Kabupaten Madiun, antusias menyambut tradisi Kirab Pusaka yang digelar pada malam hari bertepatan pada bulan Muharram atau bulan Suro. Meski udara malam terasa dingin, semangat masyarakat untuk mengikuti rangkaian kirab tak surut. Satu persatu pusaka dikeluarkan dari rumah sesepuh desa setempat.  Dentuman […]

    Bagikan
  • Pam Swakarsa Kembali Dibicarakan, Trauma Membayangi Pasca Aksi Demo

    Pam Swakarsa Kembali Dibicarakan, Trauma Membayangi Pasca Aksi Demo

    • calendar_month Kamis, 11 Sep 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 163
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Gelombang aspirasi masyarakat yang muncul di berbagai daerah juga bergema di Kabupaten Magetan, Jawa Timur. Pada 1 September 2025 lalu, ratusan mahasiswa turun ke jalan menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD. Mereka menuntut realisasi program Rp3 juta per RT, janji politik pasangan bupati dan wakil bupati terpilih yang hingga kini […]

    Bagikan
  • Relokasi 100 KK Korban Bencana di Kabupaten Madiun Baru Dieksekusi 2027, Terkendala Izin Kawasan Hutan

    Relokasi 100 KK Korban Bencana di Kabupaten Madiun Baru Dieksekusi 2027, Terkendala Izin Kawasan Hutan

    • calendar_month Senin, 6 Jul 2026
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 239
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun melalui Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperkim) terus mematangkan rencana relokasi bagi warga yang tinggal di kawasan rawan bencana. Sebanyak 100 kepala keluarga (KK) dari dua desa menjadi sasaran relokasi, namun pelaksanaan fisiknya diperkirakan baru dapat dimulai pada 2027 karena masih menunggu proses perizinan penggunaan kawasan hutan. Kepala Disperkim […]

    Bagikan
  • Harga Kedelai dan Minyak Goreng Melonjak, UMKM Ngawi Pangkas Produksi hingga Naikkan Harga Jual

    Harga Kedelai dan Minyak Goreng Melonjak, UMKM Ngawi Pangkas Produksi hingga Naikkan Harga Jual

    • calendar_month Selasa, 30 Jun 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 431
    • 0Komentar

    Sinergia | Ngawi – Kenaikan harga bahan baku terus menekan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Tidak hanya harga kedelai yang melonjak, kelangkaan minyak goreng kemasan juga memaksa pelaku usaha beralih ke minyak goreng curah yang harganya ikut mengalami kenaikan. Kondisi tersebut dialami Muhadi Suko Utomo (54), perajin kedelai […]

    Bagikan
  • Lantai 2 Pasar Besar Madiun Sepi, Pemkot Siapkan Konsep Baru untuk Tarik Pengunjung

    Lantai 2 Pasar Besar Madiun Sepi, Pemkot Siapkan Konsep Baru untuk Tarik Pengunjung

    • calendar_month Jumat, 28 Agt 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 187
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun — Pemerintah Kota (Pemkot) Madiun menyiapkan rencana penataan kembali lantai 2 Pasar Besar Madiun (PBM) yang selama ini dinilai masih sepi pengunjung. Pemkot berencana menyusun konsep baru agar area tersebut kembali memiliki daya tarik bagi masyarakat. Hal itu ditegaskan Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, F Bagus Panuntun usai meninjau langsung […]

    Bagikan
  • DPRD Ngawi Sampaikan Rekomendasi LKPJ 2025, Pemkab Dorong Penguatan Riset dan Inovasi Daerah

    DPRD Ngawi Sampaikan Rekomendasi LKPJ 2025, Pemkab Dorong Penguatan Riset dan Inovasi Daerah

    • calendar_month Kamis, 23 Apr 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 351
    • 0Komentar

    Sinergia | Ngawi – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Ngawi menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Ngawi Tahun Anggaran 2025, sekaligus pembahasan tiga rancangan peraturan daerah (ranperda) inisiatif DPRD dan satu ranperda dari pihak eksekutif. Dalam forum tersebut, DPRD juga mendengarkan jawaban Bupati Ngawi atas pandangan umum […]

    Bagikan
expand_less