Angka Keluarga Miskin di Madiun Masih Tinggi, Masih Ada Keluarga Belum Nikmati Aliran Listrik
- account_circle Tova Pradana
- calendar_month Senin, 9 Feb 2026
- visibility 97
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Madiun — Prosentase penduduk miskin di Kabupaten Madiun tercatat menurun menjadi 10,40 persen pada Maret 2025 atau setara 71,59 ribu jiwa. Meski begitu jumlah tersebut masih tergolong tinggi sehingga diperlukan terobosan dalam upaya pengentasan kemiskinan pada 2026 hingga 2027.
Data tersebut disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Madiun tahun 2027, yang digelar Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) di Pendopo Muda Graha, Senin (9/2/2026).
Pemkab Madiun menilai pekerjaan rumah masih besar. Data infografis Agustus 2025 menunjukkan jumlah keluarga kategori desil 1 yang masih menempati rumah tidak layak huni (RTLH) dan belum memiliki akses listrik masih tersebar di sejumlah kecamatan. Kecamatan Saradan tercatat sebagai wilayah dengan jumlah keluarga terbanyak, yakni 2.248 keluarga, disusul Pilangkenceng 2.109 keluarga, dan Gemarang 1.472 keluarga.
Sementara itu, terdapat 36 keluarga di Kabupaten Madiun yang belum menikmati aliran listrik, dengan jumlah terbanyak berada di Kecamatan Gemarang, Kare, dan Wungu.
Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, penurunan angka kemiskinan menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk bekerja lebih optimal. Ia berharap kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat semakin membaik pada 2027 mendatang.
“Mudah-mudahan tahun 2027 kita bisa lebih baik. Tugas kita memberikan layanan kepada masyarakat sesuai visi dan misi. Kita harus kompak, tidak hanya berpacu pada anggaran, tetapi menghadirkan inovasi yang dibutuhkan masyarakat,” ujar Hari.
Menurutnya, sejumlah wilayah seperti Saradan, Pilangkenceng, dan Gemarang akan menjadi prioritas penanganan karena masih memiliki angka kemiskinan relatif tinggi, termasuk persoalan anak tidak sekolah.
Pemkab Madiun juga akan memperkuat koordinasi dengan pemerintah desa untuk memperbaiki validitas data sebagai dasar intervensi program.
Di sisi lain, Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan legislatif dalam mencari terobosan pembangunan daerah. Ia berharap program-program yang dirancang mampu menjawab persoalan kemiskinan secara lebih tepat sasaran.
“Yang perlu ditekankan, pemerintah daerah harus mampu mencari terobosan pembangunan daerah agar upaya pengentasan kemiskinan bisa berjalan lebih optimal,” kata Fery.
Pemkab Madiun menargetkan berbagai program prioritas berbasis inovasi dan kolaborasi lintas sektor dapat mempercepat penurunan angka kemiskinan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam beberapa tahun ke depan. Diketahui dalam satu tahun terakhir, jumlah penduduk miskin berkurang sekitar 1,56 ribu jiwa. Secara jangka panjang, tren penurunan juga terlihat sejak 2005, di mana jumlah penduduk miskin mencapai 137,5 ribu jiwa dan kini turun menjadi 71,59 ribu jiwa pada 2025.(Tova).
- Penulis: Tova Pradana
- Editor: Kris
