Kamis, 12 Nov 2026
Trending Tags

Diduga Ada Pungutan Berkedok Uang Keamanan di Pasar Sayur Magetan, Pedagang Minta Pemkab Bertindak

  • account_circle Kriswanto
  • calendar_month Senin, 29 Jun 2026
  • visibility 236
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Pedagang keluhkan dugaan pungutan di Pasar Sayur Magetan. Foto : Kus-Sinergia

Sinergia | Magetan – Dugaan praktik pungutan liar (pungli) berkedok uang keamanan mencuat di lingkungan Pasar Sayur Magetan. Sejumlah pedagang mengaku diminta menyetorkan uang secara rutin setiap bulan kepada oknum petugas pasar tanpa disertai karcis atau bukti pembayaran resmi sebagaimana mekanisme retribusi yang berlaku.

Praktik yang disebut telah berlangsung selama bertahun-tahun itu kini menjadi perhatian para pedagang. Mereka meminta Pemerintah Kabupaten Magetan segera melakukan penelusuran menyeluruh untuk memastikan legalitas pungutan sekaligus mengusut pihak-pihak yang diduga terlibat apabila terbukti melanggar aturan.

Berdasarkan pengakuan sejumlah pedagang, besaran pungutan yang dibayarkan tidak sama. Ada yang mengaku diminta menyetor Rp5.000 setiap bulan, sementara pedagang lain menyebut nominalnya berkisar antara Rp10.000 hingga Rp30.000. Uang tersebut disebut sebagai biaya keamanan pasar, namun pembayaran hanya dicatat dalam sebuah buku tanpa disertai karcis atau kuitansi resmi.

Sumilah, salah seorang pedagang, mengatakan selama ini dirinya memilih membayar karena khawatir menimbulkan persoalan. Namun, ia mempertanyakan transparansi pengelolaan dana tersebut, terlebih kondisi keamanan pasar dinilai belum memberikan rasa aman bagi para pedagang.

“Setiap bulan tetap diminta bayar, tapi tidak pernah diberi karcis. Padahal pasar sedang sepi dan masih sering terjadi pencurian,” ujarnya.

Keluhan serupa disampaikan Heny, pedagang sembako di Pasar Sayur Magetan. Menurutnya, para pedagang tidak pernah mendapatkan penjelasan mengenai dasar hukum pungutan maupun peruntukan dana yang dikumpulkan setiap bulan.

“Kami hanya disuruh bayar dan dicatat di buku. Tidak pernah ada sosialisasi uang itu digunakan untuk apa,” katanya.

Para pedagang memperkirakan terdapat sekitar 1.500 pedagang yang selama ini rutin membayar pungutan tersebut. Mereka berharap pemerintah daerah melakukan audit secara menyeluruh terhadap seluruh jenis pungutan di lingkungan pasar agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta disertai bukti pembayaran yang sah.

Menanggapi keluhan tersebut, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Magetan, Sucipto, mengaku hingga saat ini belum menerima laporan resmi terkait dugaan pungutan liar di Pasar Sayur Magetan.

Image Not Found
Kepala Disperindag Kabupaten Magetan, Sucipto belum menerima laporan resmi terkait dugaan pungutan liar di Pasar Sayur Magetan. Foto : Kus-Sinergia

Meski demikian, pihaknya memastikan akan segera melakukan pengecekan di lapangan. Jika hasil penelusuran menemukan adanya pungutan di luar ketentuan yang berlaku, Disperindag akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum maupun instansi terkait untuk melakukan penertiban serta memberikan sanksi sesuai peraturan.

“Kami belum menerima laporan resmi. Namun akan kami cek di lapangan. Kalau memang ditemukan praktik yang tidak sesuai aturan, tentu akan kami tindak bersama pihak terkait,” tegas Sucipto.

Munculnya dugaan pungutan berkedok uang keamanan ini menjadi catatan penting dalam upaya pembenahan tata kelola pasar tradisional di Kabupaten Magetan. Transparansi pengelolaan retribusi dan kepastian hukum dinilai menjadi faktor utama untuk menjaga kepercayaan pedagang sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Para pedagang berharap investigasi yang dilakukan pemerintah dapat mengungkap fakta secara objektif sehingga seluruh aktivitas pungutan di lingkungan Pasar Sayur Magetan berlangsung sesuai aturan, transparan, akuntabel, serta memberikan kepastian hukum bagi seluruh pelaku usaha. (Kus)

Bagikan
  • Penulis: Kriswanto
  • Editor: Diez

Rekomendasi Untuk Anda

  • DPRD Kota Madiun Soroti Piutang Daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 21 Miliar

    DPRD Kota Madiun Soroti Piutang Daerah Tahun 2024 sebesar Rp. 21 Miliar

    • calendar_month Kamis, 22 Mei 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 178
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Proses evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Madiun terus berjalan secara intensif. Dalam Rapat Paripurna pada Rabu (21/05/2025), Fraksi-Frkasi DPRD Kota Madiun menyoroti sejumlah hal, salah satunya Piutang Daerah. Saldo netto piutang pendapatan tahun 2024 tercatat sebesar Rp.21.8 Miliar. Nominal tersebut meningkat jumlahnya jika dibanding dengan saldo piutang pada […]

    Bagikan
  • Petugas Gabungan Sidak Peredaran Pupuk Bersubsidi, Cegah Penyelewengan

    Petugas Gabungan Sidak Peredaran Pupuk Bersubsidi, Cegah Penyelewengan

    • calendar_month Kamis, 6 Mar 2025
    • account_circle Sinergia Mediatama
    • visibility 205
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Magetan – Polres Magetan bersama tim gabungan menggelar inspeksi mendadak (sidak) di sejumlah kios pupuk di wilayah Kabupaten Magetan, Kamis (06/03/2025). Kasat Reskrim Polres Magetan AKP Joko Santoso bersama Disperindag, Kejari Magetan, serta dinas dan instansi terkait meninjau sejumlah kios pupuk. Ini bagian upaya memastikan distribusi pupuk bersubsidi berjalan lancar dan tepat […]

    Bagikan
  • Petani Madiun Keluhkan Sawah Tercemar Limbah Diduga dari SPPG

    Petani Madiun Keluhkan Sawah Tercemar Limbah Diduga dari SPPG

    • calendar_month Senin, 8 Des 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 339
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Petani di Desa Sumberejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun, mengeluhkan sawah mereka tercemar limbah sisa makanan. Limbah tersebut diduga berasal dari aktivitas pencucian milik Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Assalam. Limbah berupa air sisa cucian makanan itu mengalir ke lahan pertanian warga dan menimbulkan bau menyengat. Podo, salah satu petani mengatakan […]

    Bagikan
  • Pemkot Madiun Percepat Standarisasi SLHS untuk Seluruh SPPG

    Pemkot Madiun Percepat Standarisasi SLHS untuk Seluruh SPPG

    • calendar_month Rabu, 15 Okt 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 197
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Pemerintah Kota Madiun terus mendorong percepatan standarisasi Surat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah diresmikan. Dari tujuh SPPG yang telah berdiri, empat di antaranya kini dalam proses pengurusan SLHS melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) setempat. Wakil Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun, menyampaikan bahwa proses […]

    Bagikan
  • Motis Lebaran 2026: Solusi Mudik Aman dan Gratis untuk Pengendara Motor di Madiun

    Motis Lebaran 2026: Solusi Mudik Aman dan Gratis untuk Pengendara Motor di Madiun

    • calendar_month Selasa, 17 Mar 2026
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 405
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Program mudik gratis sepeda motor (Motis) kembali digelar pada musim Lebaran 2026 sebagai solusi perjalanan aman dan nyaman bagi masyarakat. Program ini merupakan inisiatif Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan, yang didukung oleh PT Kereta Api Indonesia (KAI) Daop 7 Madiun. Di wilayah Daop 7 Madiun, layanan Motis difokuskan pada rute […]

    Bagikan
  • Bupati Madiun Targetkan Persetujuan Tata Ruang 2026, Siapkan 3.000 Hektare untuk Kawasan Industri

    Bupati Madiun Targetkan Persetujuan Tata Ruang 2026, Siapkan 3.000 Hektare untuk Kawasan Industri

    • calendar_month Rabu, 25 Feb 2026
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 493
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun — Bupati Madiun Hari Wuryanto menegaskan pentingnya sinergi lintas organisasi perangkat daerah (OPD) dan pelaku industri dalam percepatan pengembangan kawasan industri di Kabupaten Madiun. Hal itu disampaikan usai Sosialisasi Peraturan Bupati Nomor 75 Tahun 2025 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025 mengenai Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Madiun 2024–2044 di […]

    Bagikan
expand_less