Rabu, 28 Okt 2026
Trending Tags

Disnaker Tegaskan THR Pekerja Wajib Dibayar Penuh Paling Lambat 7 Hari Sebelum Lebaran

  • account_circle Kriswanto
  • calendar_month Rabu, 11 Mar 2026
  • visibility 674
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Perusahaan wajib membayar THR pekerja paling lambat 7 hari sebelum lebaran, (11/3/2026), Foto : Sinergia

Sinergia | Kota Madiun – Pemerintah memastikan pekerja swasta di Kota Madiun akan menerima tunjangan hari raya (THR) menjelang Hari Raya Idul Fitri. Perusahaan diwajibkan membayarkan THR secara penuh paling lambat tujuh hari sebelum Lebaran dan tidak diperbolehkan mencicil pembayaran.

Kepala Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Mikro (Disnaker-KUM) Kota Madiun, Ahsan Sri Hasto, menegaskan ketentuan pembayaran THR telah diatur dalam regulasi pemerintah dan harus dipatuhi seluruh perusahaan. “THR keagamaan wajib dibayarkan kepada pekerja atau buruh paling lambat tujuh hari sebelum hari raya,” ujarnya, Rabu (11/3/2026).

Menurutnya, pembayaran THR harus dilakukan secara penuh. Perusahaan tidak diperkenankan mencicil hak pekerja tersebut.

Ahsan menjelaskan, pekerja yang memiliki masa kerja minimal satu bulan secara terus-menerus sudah berhak menerima THR dari perusahaan tempatnya bekerja. Sementara itu, pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih berhak mendapatkan THR sebesar satu bulan upah.

Adapun pekerja dengan masa kerja di bawah satu tahun tetap memperoleh THR, namun besaran yang diterima dihitung secara proporsional sesuai masa kerja.

Ketentuan tersebut mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan serta Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan.

Di Kota Madiun sendiri tercatat terdapat sekitar 715 perusahaan yang memiliki kewajiban membayarkan THR kepada para pekerjanya. Untuk memastikan aturan tersebut dipatuhi, Disnaker-KUM Kota Madiun akan melakukan pengawasan terhadap perusahaan. Pemerintah juga membuka posko pengaduan bagi pekerja yang mengalami kendala dalam pembayaran THR.

Posko pengaduan telah dibuka sejak 4 Maret dan dapat dimanfaatkan pekerja yang belum menerima haknya sesuai ketentuan. “Jika ada pekerja yang belum menerima THR sesuai ketentuan, dapat melaporkan ke Disnaker agar bisa kami tindaklanjuti,” jelas Ahsan.

Ia berharap seluruh perusahaan di Kota Madiun mematuhi aturan tersebut sehingga hak pekerja dapat terpenuhi menjelang Idul Fitri. “Harapannya perusahaan bisa memenuhi kewajibannya sehingga pekerja dapat merayakan Lebaran dengan lebih tenang,” pungkasnya. (krs)

Bagikan
  • Penulis: Kriswanto
  • Editor: Diez

Rekomendasi Untuk Anda

  • BPBD Kabupaten Madiun Terima Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana di Sumatera dan Aceh

    BPBD Kabupaten Madiun Terima Bantuan Kemanusiaan untuk Korban Bencana di Sumatera dan Aceh

    • calendar_month Selasa, 9 Des 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 166
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Madiun menerima berbagai bantuan kemanusiaan untuk warga terdampak bencana alam di wilayah Provinsi Sumatera dan Aceh. Bantuan tersebut ditata dan dipilah oleh petugas di halaman kantor BPBD Kabupaten Madiun pada Senin (08/12/2025) malam. Plt Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Madiun, Boby Saktia Putra Lubis, mengatakan […]

    Bagikan
  • WOW !! Nata Hotel Jadi Hotel Bintang Empat Pertama di Ngawi

    WOW !! Nata Hotel Jadi Hotel Bintang Empat Pertama di Ngawi

    • calendar_month Rabu, 5 Feb 2025
    • account_circle Sinergia Mediatama
    • visibility 209
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Ngawi – Bagi pendatang maupun wisatawan yang berkunjung di Kabupaten Ngawi kini tidak perlu bingung lagi mencari hotel untuk bermalam. Kini, di Kabupaten Ngawi resmi mempunyai hotel Bintang Empat pertama di pusat kota setelah dilaksanakan Grand Opening Nata Hotel Ngawi pada Senin (03/02/2025) lalu. Nata Hotel Ngawi dilengkapi 90 kamar eksklusif yang […]

    Bagikan
  • Inspiratif! Seorang Guru Sulap Dak Lantai Tiga Jadi Kebun Ketahanan Pangan, Tanam Karakter Siswa Lewat Praktik Nyata

    Inspiratif! Seorang Guru Sulap Dak Lantai Tiga Jadi Kebun Ketahanan Pangan, Tanam Karakter Siswa Lewat Praktik Nyata

    • calendar_month Rabu, 5 Agt 2026
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 176
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Pendidikan tidak hanya berbicara tentang nilai akademik. Pembentukan karakter seperti disiplin, tanggung jawab, gotong royong, kepedulian terhadap lingkungan, hingga jiwa kewirausahaan membutuhkan pengalaman langsung yang dapat dirasakan peserta didik. Semangat tersebut sejalan dengan Program SIKAP (Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan) yang digagas Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Program ini mendorong sekolah menghadirkan […]

    Bagikan
  • Kapolres Magetan Pimpin Panen Raya Jagung Serentak, Tegaskan Dukungan terhadap Swasembada Pangan 2026

    Kapolres Magetan Pimpin Panen Raya Jagung Serentak, Tegaskan Dukungan terhadap Swasembada Pangan 2026

    • calendar_month Jumat, 9 Jan 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 173
    • 0Komentar

    SInergia | Magetan – Upaya memperkuat ketahanan pangan digencarkan Polres Magetan. Kapolres Magetan AKBP Raden Erik Bangun Prakasa memimpin kegiatan Panen Raya Jagung Serentak Kuartal I Tahun 2026 yang digelar di lahan pertanian Desa Ngunut, Kecamatan Kawedanan, Kabupaten Magetan. Agenda nasional ini merupakan bagian dari program percepatan swasembada pangan 2026. Pelaksanaan panen digelar serentak di […]

    Bagikan
  • MPLS 2026, Plt Wali Kota Madiun Tekankan Pentingnya Pendidikan Karakter Siswa

    MPLS 2026, Plt Wali Kota Madiun Tekankan Pentingnya Pendidikan Karakter Siswa

    • calendar_month Senin, 13 Jul 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 217
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pendidikan resmi memulai pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) bagi peserta didik baru Tahun Ajaran 2026/2027. Untuk memastikan kelancaran kegiatan, Plt Wali Kota Madiun F Bagus Panuntun didampingi Kepala Dinas Pendidikan Lismawati meninjau langsung pelaksanaan MPLS di SMPN 13 Kota Madiun pada Senin (13/7/2026). Dalam […]

    Bagikan
  • 26 Ribu Peserta PBI JKN di Kabupaten Madiun Dinonaktifkan 

    26 Ribu Peserta PBI JKN di Kabupaten Madiun Dinonaktifkan 

    • calendar_month Jumat, 13 Feb 2026
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 315
    • 0Komentar

    Sinergia| Madiun — Pemerintah pusat menonaktifkan sekitar 26 ribu peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) di Kabupaten Madiun. Kebijakan ini berdampak pada ribuan warga yang sebelumnya terdaftar sebagai penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Madiun, Supriyadi, mengatakan penonaktifan tersebut diimbangi dengan mutasi kepesertaan dari PBI daerah (PBI D) ke PBI […]

    Bagikan
expand_less