Dugaan Kasus Rasuah Proyek Kolam Renang, Kejari Segera Tetapkan Tersangka
- account_circle Tova Pradana
- calendar_month Sabtu, 25 Jan 2025
- visibility 115
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Kab. Madiun – 3 Perkara dugaan korupsi yang tengah ditangani Kejaksaan Negeri Kabupaten Madiun secara bertahap mulai ada penetapan tersangka. Dalam waktu dekat penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Madiun segera menetapkan tersangka kasus dugan rasuah terkait pembangunan dua kolam renang yang mangkrak senilai Rp 1,5 miliar.
Pembangunan dua kolam renang itu mengunakan dana aspirasi DPRD Kabupaten Madiun.
“Saat ini kita sudah Expose dengan auditor Kejati, jadi tinggal tunggu hasil saja. Jika hasilnya sudah keluar kita akan segera menentukan sikap,” kata Kasi Pidsus Kejari Kabupaten Madiun, Inal Sainal Saiful, Jumat (24/1/2025).
Terkait lambatnya penyelidikan kasus ini, Inal mengatakan diantara saksi-saksi yang diperiksa sudah cukup tua sehingga pihaknya membutuhkan penanganan khusus untuk melakukan pemanggilan. Namun menurut Inal pihaknya akan selalu berkomitmen dalam hal penegakkan hukum di Kabupaten Madiun.
Diberitakan sebelumnya, Kejari Kabupaten Madiun sendiri sudah menaikkan status kasus dugaan korupsi dua proyek kolam renang yang mangkrak dari penyelidikan ke penyidikan sejak Februari 2024. Diketahui pembangunan dua kolam di dua lokasi yang berbeda ini mengunakan angaran Bantuan Keuangan Khusus (BKK) dengan total anggaran Rp 1,5 miliar.
Proyek dua kolam renang yakni proyek pembangunan kolam renang di Dusun Mundu, Desa Gemarang, Kecamatan Gemarang, Kabupaten Madiun menghabiskan anggaran Rp 931 juta. Anggaran pembangunan kolam renang bersumber dari alokasi dana desa (DD) tahun anggaran 2019 sebesar Rp 561 juta dan Bantuan Keuangan Khusus Rp 370 juta pada 2021.
Selanjutnya proyek kolam renang Sukosari didanai bantuan keuangan khusus tahun 2022 senilai Rp 600 juta. Anggaran itu bersumber dari APBD yang peruntukkan dan pengelolaan ditetapkan oleh pemda untuk mempercepat pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.
Hingga saat ini tim penyelidik sudah memeriksa lebih dari 50 orang. Diantaranya pejabat dari Dinas PMD, Inspektorat, BPKAD,Dinas Parpora, Camat,dan kepala desa yang terlibat.
- Penulis: Tova Pradana
