Kanang: Efisiensi Tidak Cukup dengan WFH, Belanja Negara Harus Ditinjau Menyeluruh
- account_circle Kusnanto
- calendar_month Senin, 16 Mar 2026
- visibility 246
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Magetan – Rencana pemerintah menerapkan kebijakan penghematan melalui skema work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) mendapat sorotan dari Anggota Komisi VI DPR RI, Budi Sulistyono atau Kanang. Ia menilai langkah tersebut tidak menjadi masalah sepanjang tidak mengganggu pelayanan publik.
Kebijakan WFH muncul di tengah dinamika situasi global, termasuk potensi dampak konflik di kawasan Iran yang dikhawatirkan memicu krisis energi dan kenaikan harga bahan bakar. Menurut Kanang, perubahan kondisi internasional itu semestinya menjadi pertimbangan pemerintah dalam menentukan ulang prioritas kebijakan nasional.
Kanang menyebut pemerintah harus meninjau sektor mana yang paling perlu mendapat perhatian dalam kondisi ketidakpastian global.
Ia menyampaikan bahwa prioritas negara perlu diperjelas. “Sekarang apa dulu yang menjadi persoalan utama? Apakah pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, atau pengangguran. Dengan situasi global yang berubah dan adanya potensi kelangkaan BBM, tentu pemerintah harus menghitung ulang prioritas kebijakan,” ujarnya.
Politikus dari PDI Perjuangan itu menilai beberapa program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), sekolah rakyat, dan Koperasi Merah Putih perlu dievaluasi agar sesuai dengan kemampuan anggaran negara.
Ia juga menilai kebijakan efisiensi yang disampaikan Presiden dapat diterapkan melalui penyesuaian pola kerja ASN, termasuk pengurangan hari kerja atau pemberlakuan WFH.
“Bisa saja jam kerja dipangkas. Bisa tiga hari, empat hari, atau dengan WFH. Itu bagian dari upaya efisiensi,” katanya.
Meski mendukung opsi WFH sebagai strategi penghematan, Kanang menegaskan bahwa kualitas pelayanan publik tidak boleh menurun. Ia mengingatkan agar kebijakan ini tidak menimbulkan suasana pembatasan aktivitas seperti pada masa pandemi.
“WFH tidak masalah, asal pelayanan tetap berjalan. Jangan sampai ada kesan seperti masa Covid, yang terasa mencekam karena pembatasan. Kali ini alasannya murni efisiensi,” ujarnya.
Kanang menambahkan bahwa penghematan tidak boleh hanya difokuskan pada pola kerja ASN. Pemerintah juga perlu menelaah secara menyeluruh sektor-sektor belanja negara lain yang masih memungkinkan untuk dipangkas.
“Yang penting bukan sekadar WFH. Pemerintah perlu melihat sektor mana dalam belanja negara yang bisa diefisienkan,” tegasnya. (Kus)
- Penulis: Kusnanto
- Editor: Diez
