Selasa, 17 Nov 2026
Trending Tags

Provinsi Dorong Akselerasi Ekonomi Magetan, UMKM, Infrastruktur, dan Sektor Unggulan Jadi Fokus

  • account_circle Kusnanto
  • calendar_month Jumat, 27 Mar 2026
  • visibility 349
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Bupati dan Wakil Bupati Magetan bersama Forkopimda saat Musrenbang RKPD 2027, (26/3), Foto : Kusnanto

Sinergia | Magetan – Pemerintah Provinsi Jawa Timur menegaskan pentingnya sinkronisasi perencanaan pembangunan antara daerah dan provinsi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkualitas pada 2027. Hal ini disampaikan oleh Endy Alim Abdi Nusa, Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur, yang hadir mewakili Bapperida Provinsi Jawa Timur dalam Musrenbang RKPD Kabupaten Magetan Tahun 2027 di Pendapa Surya Graha, Kamis (26/3/2026).

Endy menekankan bahwa arah pembangunan 2027 akan diarahkan pada “penguatan pelayanan dasar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkualitas”, selaras dengan tema RKP Nasional 2027: Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi, dan Industri.

Dalam paparannya, Endy menyampaikan bahwa struktur ekonomi Magetan masih didominasi sektor pertanian dengan porsi 27,52%, disusul perdagangan 16,09%, industri 12,48%, dan konstruksi 7,69%. Dengan PDRB ADHB mencapai Rp 26,37 triliun, kontribusi ekonomi Magetan terhadap Jawa Timur berada di angka 0,77–0,80% dalam lima tahun terakhir.

“Magetan memiliki potensi besar di sektor pertanian, jasa pendidikan, kesehatan, hingga informasi dan komunikasi. Sektor-sektor ini menunjukkan peningkatan spesialisasi dan daya saing yang lebih tinggi dibanding rata-rata provinsi,” ujar Endy.

Ia menambahkan bahwa peluang percepatan ekonomi terbuka lebar apabila Magetan mampu memperkuat hilirisasi, meningkatkan produktivitas, dan memanfaatkan inovasi di sektor-sektor tersebut.

Sebagai Kepala Dinas Koperasi dan UKM, Endy menegaskan bahwa pemberdayaan UMKM harus menjadi motor pertumbuhan ekonomi daerah. Menurutnya, ekonomi inklusif tidak mungkin terwujud tanpa penguatan UMKM.

“UMKM Magetan membutuhkan ekosistem yang lebih adaptif—pelatihan, akses pembiayaan, sertifikasi, hingga digitalisasi. Pertumbuhan harus dirasakan seluruh pelaku ekonomi, termasuk usaha kecil yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah,” ungkapnya.

Ia menilai Magetan memiliki peluang besar dalam sektor ekonomi kreatif, produk olahan pertanian, pariwisata kuliner, serta jasa, yang dapat ditingkatkan untuk menciptakan lapangan kerja lokal.

Selain ekonomi, provinsi juga memberikan arahan strategis pembangunan wilayah. Endy menguraikan beberapa intervensi prioritas untuk Magetan. Diantaranya pemenuhan layanan dasar seperti air minum, pengelolaan limbah, dan ruang terbuka hijau, penataan kawasan kumuh terpadu dan pembangunan hunian murah bersanitasi baik serta preservasi dan peningkatan konektivitas jalan Madiun–Magetan dan Madiun–Ponorogo–Pacitan. 

Selain juga persiapan simpul transportasi publik untuk menunjang mobilitas dan ekonomi, redistribusi tanah dan pemberdayaan reforma agraria dan penguatan aksi pembangunan rendah karbon dan penurunan emisi GRK.

“Konektivitas dan kualitas layanan dasar menjadi fondasi. Bila akses dasar terpenuhi, ekonomi otomatis bergerak lebih cepat. Kami mendorong Magetan mempercepat konektivitas antarwilayah, terutama yang terhubung dengan pariwisata, kawasan industri, dan pusat ekonomi kreatif,” tegas Endy.

Endy juga menyoroti kondisi sosial-ekonomi Magetan. Meski pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 4,69–5,23%, masih diperlukan upaya signifikan untuk menurunkan kemiskinan yang berada pada rentang 7,39–8,24%, selaras dengan target provinsi.

“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Magetan sudah masuk kategori tinggi, tetapi peningkatan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan harus terus digencarkan. Ini penting agar SDM Magetan siap menghadapi transformasi ekonomi,” katanya.

Provinsi juga mendorong penguatan layanan kesehatan, pengendalian penyakit tidak menular, intervensi stunting pra-nikah, serta standardisasi alat ukur posyandu sebagai fondasi pembangunan sosial jangka panjang.

Dalam penutupannya, Endy menegaskan bahwa capaian target pertumbuhan ekonomi 2027 tidak mungkin dicapai hanya dengan APBD. Pemerintah daerah wajib kreatif menggali pembiayaan alternatif.

“Kami mendorong pemerintah daerah mengoptimalkan creative financing. Dunia berubah cepat, dan kita tidak bisa mengandalkan satu sumber pendanaan saja. Kolaborasi dengan sektor swasta, BUMN, hingga skema ekonomi hijau harus mulai dirancang,” tegasnya.

Ia berharap Musrenbang tidak hanya menjadi forum seremonial, tetapi momentum strategis untuk membangun arah pembangunan yang kuat, terukur, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat Magetan. (Nan)

Bagikan
  • Penulis: Kusnanto
  • Editor: Arrachmando

Rekomendasi Untuk Anda

  • Kecelakaan Karambol 3 Kendaraan di Ngawi, 1 Korban Tewas

    Kecelakaan Karambol 3 Kendaraan di Ngawi, 1 Korban Tewas

    • calendar_month Sabtu, 18 Jan 2025
    • account_circle Sinergia Mediatama
    • visibility 200
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Ngawi – Kecelakaan lalu lintas di Jalan Raya Ngawi-Solo, tepatnya di Desa Sidolaju, Kecamatan Widodaren, Kabupaten Ngawi pada Sabtu (18/1/2025). Tiga kendaraan terlibat dalam kecelakaan tersebut, mengakibatkan satu orang tewas dan empat lainnya mengalami luka-luka parah. Korban yang terluka dilarikan ke Rumah Sakit Widodo untuk mendapatkan perawatan intensif. Kecelakaan bermula ketika mobil […]

    Bagikan
  • Purna Tugas Dirut Perumdam Madiun Paparkan Kinerja, Pendapatan Belum Tercapai, Laba Tetap Meningkat

    Purna Tugas Dirut Perumdam Madiun Paparkan Kinerja, Pendapatan Belum Tercapai, Laba Tetap Meningkat

    • calendar_month Selasa, 14 Jul 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 262
    • 0Komentar

    Sinergia |Kota Madiun – Direktur Utama Perumdam Tirta Taman Sari Kota Madiun, Suyoto resmi purna tugas dari jabatannya. Usai dilantik pada 2021 lalu, posisi pimpinan perusahaan plat merah tersebut bakal segera diganti. Dihadapan Plt Wali Kota Madiun, F. Bagus Panuntun serta Dewan Pengawas, Suyoto mengakui target pendapatan perusahaan selama lima tahun terakhir belum sepenuhnya tercapai. […]

    Bagikan
  • 5.000 Warga Madiun Terima Tambahan BLT, Dinsos Pastikan Penyaluran Tepat Sasaran

    5.000 Warga Madiun Terima Tambahan BLT, Dinsos Pastikan Penyaluran Tepat Sasaran

    • calendar_month Sabtu, 8 Nov 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 156
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Pemerintah Kota Madiun memastikan proses penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) tambahan dari pemerintah pusat berjalan sesuai aturan dan tepat sasaran. Bantuan ini merupakan program sementara di luar bantuan reguler yang sudah rutin disalurkan kepada masyarakat. Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (Dinsos PPPA) Kota Madiun, Heri […]

    Bagikan
  • Babinsa Korem 081/DSJ, Wujud Nyata TNI Hadir di Tengah Masyarakat

    Babinsa Korem 081/DSJ, Wujud Nyata TNI Hadir di Tengah Masyarakat

    • calendar_month Senin, 28 Jul 2025
    • account_circle Sinergia Mediatama
    • visibility 197
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Di wilayah Madiun Raya, keberadaan Babinsa tak lagi hanya dipandang sebagai aparat pertahanan. Mereka telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat, hadir dengan sentuhan kemanusiaan dan kepedulian yang mendalam. Melalui peran aktif para prajurit di jajaran Korem 081/DSJ, terutama Babinsa, TNI AD menunjukkan pendekatan yang lebih dari sekadar […]

    Bagikan
  • Kejar Target PAD, Bapenda Kota Madiun Optimalisasi PBJT Makanan-Minuman

    Kejar Target PAD, Bapenda Kota Madiun Optimalisasi PBJT Makanan-Minuman

    • calendar_month Selasa, 21 Jul 2026
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 247
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Pemerintah Kota Madiun terus mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD) melalui sektor Pajak Daerah, termasuk Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman. Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Madiun, F Bagus Panuntun, meminta Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) memperkuat upaya pendataan dan pengawasan terhadap pelaku usaha, khususnya jasa katering, guna mengejar […]

    Bagikan
  • LKBH PGRI Somasi Gubernur Khofifah, Protes Mutasi Kepala SMKN 1 Ponorogo

    LKBH PGRI Somasi Gubernur Khofifah, Protes Mutasi Kepala SMKN 1 Ponorogo

    • calendar_month Rabu, 3 Des 2025
    • account_circle Ega Patria
    • visibility 298
    • 0Komentar

    Sinergia | Ponorogo – Mutasi Katenan dari jabatan Kepala SMKN 1 Ponorogo ke SMAN 1 Tegalombo, Pacitan, berbuntut panjang. Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) PGRI Ponorogo resmi melayangkan somasi kepada Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa. Ketua LKBH PGRI Ponorogo, Thohari, menyebut mutasi tersebut dinilai melanggar Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2025 tentang Penugasan Guru […]

    Bagikan
expand_less