Pemprov Jatim Gelontorkan Rp7,3 Miliar untuk Penataan Kawasan Kumuh Kota Madiun

Sinergia | Kota Madiun – Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,3 miliar untuk penataan kawasan kumuh di wilayah Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Program tersebut akan menyasar perbaikan infrastruktur dasar hingga pengelolaan lingkungan guna meningkatkan kualitas permukiman dan mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pemkot Madiun melaksanakan rapat koordinasi penataan kawasan kumuh bersama Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK) Jawa Timur di Balai Kota Madiun pada Senin (8/6/2026).

Kepala Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman DPRKPCK Provinsi Jawa Timur, Firta Riyanti Dewi Kurnia Sari, menjelaskan bahwa sejumlah fasilitas akan dibangun dalam program tersebut. Di antaranya drainase, jalan lingkungan, ruang terbuka hijau (RTH), beautifikasi kawasan, serta Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle (TPS 3R).

“Di Manguharjo nanti yang kami bantu adalah drainase, jalan lingkungan, RTH, beautifikasi, dan TPS 3R. Sudah masuk lelang dan akan penanda tanganan kontrak dalam waktu dekat ini,” ujarnya.

Menurut Firta, proses kontrak pekerjaan ditargetkan dimulai pada akhir Juni 2026 dengan masa pelaksanaan sekitar lima bulan. Program tersebut diharapkan mampu mengurangi bahkan menghilangkan kawasan kumuh di wilayah sasaran.

“Tujuannya tentu menata kawasan kumuh, memperbaiki infrastruktur, dan membuat lingkungan menjadi lebih nyaman serta lebih baik untuk ditinggali masyarakat,” katanya.

Selain meningkatkan kualitas lingkungan, penataan kawasan juga diharapkan memberikan dampak ekonomi bagi warga sekitar. Pemerintah Kota Madiun disebut telah menyiapkan konsep penataan pedagang kaki lima (PKL) untuk mendukung aktivitas ekonomi masyarakat setelah proyek selesai.

Plt Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan program dari Pemprov Jatim tersebut akan disinkronkan dengan rencana pembangunan kawasan yang tengah disiapkan pemerintah daerah, termasuk pengembangan Circular Market dan ikon wisata tematik Kampung Bakmi.

“Kami menyinkronkan dengan rencana pembangunan yang ada di wilayah tersebut. Beberapa ikon yang akan dibangun nantinya akan dikoneksikan dengan program penataan kawasan kumuh ini,” ujarnya.

Bagus menambahkan, pembangunan TPS 3R menjadi salah satu komponen penting dalam proyek tersebut guna memperkuat sistem pengelolaan sampah di kawasan permukiman. Pemerintah daerah juga menyiapkan pengelolaan RTH agar dapat dimanfaatkan masyarakat sekaligus mendukung aktivitas ekonomi.

“RTH yang dibangun nantinya harus memiliki dampak ekonomi. Kami siapkan tempat untuk PKL dan area parkir sehingga manfaatnya tidak hanya dari sisi lingkungan, tetapi juga kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Dalam proyek tersebut, pembangunan infrastruktur seluruh pembiayaan berasal dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur.  Dengan penataan kawasan kumuh ini, Pemkot Madiun berharap kawasan Manguharjo dapat berubah menjadi lingkungan yang lebih tertata, bersih, sehat, dan produktif, sekaligus menjadi pusat aktivitas ekonomi baru bagi masyarakat setempat. (Krs)