Aduan Proyek RPH Manguharjo Masuk DPRD Kota Madiun, Komisi III Siapkan Verifikasi
- account_circle Kriswanto
- calendar_month Kamis, 30 Apr 2026
- visibility 290
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Madiun – Proyek pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH) di Kecamatan Manguharjo menuai sorotan. Pada Kamis (30/4/2026), perwakilan organisasi masyarakat Squad Nusantara mengadukan hasil pembangunan tahap I kepada Komisi III DPRD Kota Madiun.
Ketua Komisi III DPRD Kota Madiun, Nur Salim, mengatakan laporan tersebut berasal dari elemen masyarakat dan mencakup sejumlah aspek, mulai dari pelaksana proyek hingga progres pekerjaan yang dinilai belum tuntas.
“Ada beberapa hal yang dipertanyakan, mulai dari pelaksana hingga progres pekerjaan yang dinilai belum selesai,” ujarnya.
Komisi III, lanjut dia, akan menindaklanjuti aduan tersebut melalui pembahasan internal sebelum menentukan langkah berikutnya. Pihaknya juga berencana berkoordinasi dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Madiun sebagai organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab atas proyek tersebut.
“Kami bahas internal terlebih dahulu, kemudian menentukan tindak lanjut. Koordinasi dengan DPUPR juga akan dilakukan,” katanya.
Nur Salim menambahkan, opsi inspeksi mendadak (sidak) ke lokasi proyek terbuka, namun keputusan itu menunggu hasil verifikasi data. DPRD akan melakukan pencocokan antara laporan masyarakat dan data resmi dari DPUPR.
“Kami harus memastikan semuanya berbasis data agar tidak menimbulkan kesimpulan yang tidak tepat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Squad Nusantara Madiun Raya, Isnandar Hariyadi, mendesak DPRD segera melakukan pengecekan lapangan. Ia menilai masih terdapat kejanggalan dalam proyek pembangunan RPH tersebut.
“Kami menemukan beberapa hal yang menurut kami kurang baik dalam proyek itu,” ujarnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan akses masyarakat terhadap dokumen teknis proyek, seperti rencana anggaran biaya (RAB) dan gambar perencanaan. Karena itu, pihaknya meminta DPRD melakukan sidak sekaligus pemeriksaan administrasi.
“Kami berharap ada sidak dan pengecekan administrasi agar semuanya jelas,” pungkasnya. (Krs)
- Penulis: Kriswanto
- Editor: Diez
