Delapan SDN Tidak Dapat Murid Sama Sekali, Dindik Ponorogo Masih Buka Pendaftaran
- account_circle Ega Patria
- calendar_month Rabu, 16 Jul 2025
- visibility 123
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sinergia | Ponorogo – Kondisi kosong siswa usai pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) 2025 di Ponorogo tidak hanya dialami SDN Setono, Kecamatan Jenangan saja. Tercatat ada tujuh sekolah dasar negeri lainnya yang mengalami nasib serupa.
Kepala Dindik Ponorogo, Nurhadi Hanuri, menyampaikan bahwa dari total 551 SDN yang ada di Ponorogo, delapan sekolah dinyatakan “zonk” alias tidak mendapatkan satu pun siswa dalam tahun ajaran 2025/2026. “Masih ada beberapa sekolah dasar itu masih ada yang belum diminati masyarakat sehingga belum terima peserta didik,” ungkap Nurhadi Hanuri, Rabu (16/07/2025).
Menurut nurhadi ada beberapa faktor kondisi SDN di Ponorogo selalu kekurang jumlah siswa setiap tahunnya. Diantaranya yakni karena jumlah lulusan TK yang sangat sedikit, sehingga tidak sebanding dengan pagu atau daya tampung sekolah yang tersedia.
“Kedua memang harus butuh inovasi terbaik oleh kepala sekolah dan warga sekolah untuk memikat, masyarakat tertarik untuk sekolahkan anaknya ke sana,” ujarnya.
Terkait wacana re-grouping atau penggabungan sekolah yang kekurangan murid, Nurhadi mengaku telah melakukan koordinasi dengan DPRD Ponorogo. Hasilnya, disepakati bahwa dalam satu desa minimal tetap ada satu SD Negeri.
“Namun, kalau dalam satu desa terdapat beberapa SD Negeri yang setiap tahunnya minim siswa, maka tidak menutup kemungkinan akan kami usulkan ke Pemda dan DPRD untuk dicarikan solusi. Bisa re-grouping, bisa juga opsi lain,” tegasnya.
Meski proses SPMB telah ditutup, Dindik masih membuka peluang bagi sekolah untuk menerima siswa baru jika masih ada calon peserta didik yang belum mendapatkan tempat di sekolah negeri.
“Kami masih diperkenankan karena sambil evaluasi, apakah semua masyarakat sudah menyekolahkan anak mereka. Kalau belum masih diberi kesempatan untuk daftarkan ke sekolah negeri yang kosong, sehingga tidak ada layanan pendidikan yang tidak berpihak ke masyarakat,” tegasnya.
Yang pasti, lanjut Nurhadi, Dinas Pendidikan tetap berkomitmen memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi masyarakat Ponorogo. “Negara harus hadir memberikan layanan pendidikan untuk masyarakat,” pungkasnya.
Ega Patria – Sinergia
- Penulis: Ega Patria
