Berita Terkini
Trending Tags

Dugaan Penyalahgunaan Identitas, Kejaksaan Geledah Kantor Dispendukcapil Ponorogo

  • account_circle Ega Patria
  • calendar_month Selasa, 27 Mei 2025
  • visibility 125
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
tim dadi kejaksaan gledah berkas dukcapil pomorogo ( foto : ega patria – sinergia ) 

Sinergia | Ponorogo – Kejaksaan Negeri (Kejari) Ponorogo menggeledah kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Ponorogo, Selasa (27/5/2025). Penggeledahan dilakukan setelah muncul dugaan penyalahgunaan data identitas untuk pengajuan kredit bank menggunakan KTP yang telah dimodifikasi tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Selama lebih dari dua jam, tim kejaksaan menyisir sejumlah ruangan di kantor Dispendukcapil yang berada di kompleks Pendopo Kabupaten Ponorogo. Dari ruang pelayanan hingga ruang arsip, petugas tampak membawa sejumlah dokumen yang diduga berkaitan dengan kasus penyalahgunaan identitas kependudukan.

Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Ponorogo, Agung Riyadi, menjelaskan bahwa penggeledahan ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat. Dalam laporan tersebut, beberapa warga mengaku identitasnya digunakan untuk mengajukan pinjaman bank, padahal mereka tidak pernah merasa berutang.

“Beberapa KTP mengalami perubahan domisili tanpa diketahui oleh pemilik aslinya. Bahkan identitas tersebut digunakan untuk pengajuan kredit hingga muncul tagihan macet. Ini yang kami dalami,” ujar Agung.

Agung menegaskan, kejaksaan masih menelusuri apakah ada keterlibatan pihak internal Dispendukcapil dalam penerbitan KTP dengan data domisili yang dipalsukan. Penyidik juga akan memanggil sejumlah pihak untuk dimintai keterangan, mulai dari korban hingga pegawai yang bertugas di Dispendukcapil Ponorogo.

“Kami fokus pada dugaan perubahan data kependudukan tanpa izin pemilik, terutama dalam proses pindah domisili. Apakah ada unsur penyalahgunaan wewenang, ini yang sedang kami telusuri,” tambahnya.

Meskipun penggeledahan dilakukan saat jam operasional, pihak kejaksaan memastikan proses tersebut dilakukan dengan hati-hati agar tidak mengganggu pelayanan publik yang sedang berjalan.

Kasus dugaan penyalahgunaan data kependudukan ini masih dalam tahap penyelidikan. Kejaksaan belum merinci siapa saja pihak yang terlibat maupun nilai kerugian yang ditimbulkan. Namun, mereka memastikan bahwa jumlah korban lebih dari satu orang dan kasus ini akan dikembangkan lebih lanjut.

Ega Patria – Sinergia 

Bagikan
  • Penulis: Ega Patria

Rekomendasi Untuk Anda

  • Ini Catatan Penting Dibalik Raihan Predikat Kabupaten Layak Anak 2025 bagi Magetan

    Ini Catatan Penting Dibalik Raihan Predikat Kabupaten Layak Anak 2025 bagi Magetan

    • calendar_month Senin, 24 Nov 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 170
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Kabupaten Magetan mempertahankan predikat Kabupaten Layak Anak (KLA) kategori Madya pada 2025. Penghargaan diberikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) bertepatan Hari Anak Nasional tanggal 23 Juli 2025. Namun baru pada tanggal 20 November 2025 piagam dari Pemerintah Provinsi baru diberikan kepada Kabupaten Magetan melalui Dinas PPKB PP dan PA. […]

    Bagikan
  • Resah, Seorang Kades Laporkan Oknum LSM Atas Dugaan Pemerasan Ke Polres Madiun

    Resah, Seorang Kades Laporkan Oknum LSM Atas Dugaan Pemerasan Ke Polres Madiun

    • calendar_month Senin, 10 Feb 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 168
    • 1Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Sejumlah Kepala Desa (Kades) di Kabupaten Madiun mengaku resah dengan oknum anggota Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), wartawan, dan Ormas. Pasalnya mereka kerap mendatangi kantor desa dengan upaya mencari cari kesalahan kinerja pemerintah di desa hingga berujung pada praktik pemerasan.  Seperti yang dialami Kepala Desa Kedungrejo, Kecamatan Balerejo, Kabupaten Madiun Suyadi. Karena […]

    Bagikan
  • Pemkot-DPRD Kota Madiun Sahkan Dua Raperda Inisiatif, Dorong Transformasi Digital dan Pendidikan Inklusif

    Pemkot-DPRD Kota Madiun Sahkan Dua Raperda Inisiatif, Dorong Transformasi Digital dan Pendidikan Inklusif

    • calendar_month Jumat, 31 Okt 2025
    • account_circle Kriswanto
    • visibility 134
    • 0Komentar

    Sinergia | Kota Madiun – Pemerintah Kota Madiun dan DPRD Kota Madiun mengesahkan dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) inisiatif dalam rapat paripurna yang digelar di Gedung DPRD setempat pada Jumat (31/10/2025). Kedua regulasi tersebut yakni Raperda tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi serta Raperda tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. Ketua DPRD Kota Madiun, Armaya, […]

    Bagikan
  • BPS Kabupaten Madiun Catat Sensus Ekonomi 2026 Baru 82 Persen, Puluhan Ribu Responden yang Belum Didata

    BPS Kabupaten Madiun Catat Sensus Ekonomi 2026 Baru 82 Persen, Puluhan Ribu Responden yang Belum Didata

    • calendar_month Selasa, 4 Agt 2026
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 96
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Madiun berpacu dengan waktu untuk menuntaskan Sensus Ekonomi 2026. Hingga Selasa (4/8), capaian pendataan baru menyentuh 82,04 persen atau 278.867 responden dari target 339.924 satuan lingkungan setempat (SLS) usaha dan keluarga. Masih ada lebih dari 61 ribu responden yang harus didata sebelum masa sensus berakhir. Kepala […]

    Bagikan
  • Bupati Magetan Pastikan Seluruh Temuan BPK Ditindaklanjuti, DPRD Minta Pengawasan Lebih Ketat

    Bupati Magetan Pastikan Seluruh Temuan BPK Ditindaklanjuti, DPRD Minta Pengawasan Lebih Ketat

    • calendar_month Kamis, 9 Jul 2026
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 154
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Magetan memastikan seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas pengelolaan APBD Tahun Anggaran 2025 akan ditindaklanjuti secara konsisten. Komitmen tersebut disampaikan Bupati Magetan Nanik Endang Rusminiarti saat memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2025 dalam rapat […]

    Bagikan
  • Dispendikbud Madiun Akui Ada Kelalaian Sistem Perihal Siswa Tak Terdaftar Meski Ikut MPLS di SMPN 2 Dagangan

    Dispendikbud Madiun Akui Ada Kelalaian Sistem Perihal Siswa Tak Terdaftar Meski Ikut MPLS di SMPN 2 Dagangan

    • calendar_month Jumat, 25 Jul 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 163
    • 0Komentar

    Sinergia | Kab. Madiun – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dispendikbud) Kabupaten Madiun akhirnya angkat bicara terkait polemik seorang siswa yang sempat mengikuti Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di SMPN 2 Dagangan, namun belakangan dinyatakan tidak terdaftar secara resmi dalam Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Insiden ini memicu kegaduhan publik, mengingat siswa tersebut telah mengikuti seluruh […]

    Bagikan
expand_less