Mahasiswa Soroti Turunnya Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah, Rocky Gerung Kritik Pola Komunikasi Istana

Sinergia | Magetan – Isu menurunnya tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah menjadi salah satu topik yang mengemuka dalam forum Soekarno Talk In yang digelar DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magetan dalam rangka peringatan Bulan Bung Karno. Pertanyaan tersebut disampaikan peserta diskusi kepada filsuf Rocky Gerung, yang kemudian menilai persoalan komunikasi publik menjadi salah satu faktor yang perlu mendapat perhatian.

Diskusi berlangsung interaktif setelah salah seorang peserta, Dela Krisna Sari, lulusan Universitas Padjadjaran asal Ponorogo, mempertanyakan pandangan Rocky terkait persepsi publik terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai menuai kritik di masyarakat.

Menurut Dela, sejumlah kebijakan pemerintah belakangan kerap memunculkan perdebatan di ruang publik. Ia juga menilai kritik yang disampaikan masyarakat acap kali tidak memperoleh respons yang dianggap memadai sehingga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas komunikasi pemerintah.

“Apakah kondisi ini mencerminkan kegagalan komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, sekaligus menunjukkan adanya krisis kepercayaan publik?” tanya Dela dalam sesi diskusi.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Rocky Gerung menjelaskan bahwa secara umum terdapat dua pendekatan dalam komunikasi publik yang dapat dilakukan pemerintah. Pertama, komunikasi yang berorientasi pada public relation, yakni upaya membangun citra dan mempromosikan kebijakan pemerintah kepada masyarakat.

Kedua, komunikasi yang bertumpu pada public opinion, yaitu membuka ruang bagi masyarakat untuk memberikan penilaian, kritik, maupun masukan terhadap kebijakan yang dijalankan. Menurut Rocky, kedua pendekatan tersebut memiliki fungsi yang berbeda dan perlu dijalankan secara seimbang.

“Komunikasi pemerintah tidak cukup hanya menjelaskan program kepada masyarakat, tetapi juga perlu mendengarkan dan mengelola aspirasi publik sebagai bahan evaluasi kebijakan,” ujarnya.

Dalam pandangannya, berbagai kritik yang berkembang di masyarakat semestinya dipahami sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Ia menilai masukan publik dapat menjadi bahan evaluasi agar kebijakan pemerintah semakin tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

Karena itu, Rocky mendorong agar ruang dialog antara pemerintah dan masyarakat terus diperkuat sehingga berbagai persoalan dapat dibahas secara terbuka.

“Di dalam demokrasi, kritik adalah bagian dari mekanisme pengawasan. Yang terpenting adalah bagaimana kritik itu dijawab dengan argumentasi dan perbaikan kebijakan,” katanya.

Selain menyoroti komunikasi pemerintah, Rocky juga mengingatkan mahasiswa agar menyampaikan kritik berdasarkan kajian yang matang. Menurutnya, setiap kritik akan memiliki bobot lebih apabila didukung data, analisis, serta argumentasi akademis yang kuat. Ia mengajak mahasiswa tidak hanya menjadi penyampai aspirasi, tetapi juga mampu menjelaskan akar persoalan beserta alternatif penyelesaiannya.

“Kalau ingin mengkritik pemerintah, bangun dulu argumentasinya. Dengan begitu, kritik tidak berhenti pada penolakan, tetapi menjadi bagian dari upaya memperbaiki kebijakan publik,” ujarnya.

Diskusi yang berlangsung hampir tiga jam itu juga membahas pentingnya membangun budaya dialog dalam kehidupan demokrasi. Rocky menilai ruang-ruang diskusi publik harus terus diperbanyak agar masyarakat dapat bertukar gagasan secara terbuka tanpa mengabaikan perbedaan pandangan.

Ia menegaskan bahwa tradisi berpikir kritis menjadi salah satu warisan penting Bung Karno yang tetap relevan hingga kini. Menurutnya, kemampuan membaca persoalan melalui logika dan argumentasi merupakan modal penting dalam mengawal jalannya pemerintahan.

“Demokrasi membutuhkan warga negara yang berpikir. Karena itu, budaya berdiskusi dan menguji gagasan harus terus dirawat,” pungkasnya.(kus).