Rocky Gerung: Kritik Pemerintah Harus Berbasis Nalar, Bukan Sekadar Kemarahan

Sinergia | Magetan – Filsuf Rocky Gerung mengingatkan bahwa kritik terhadap pemerintah akan memiliki nilai lebih apabila disampaikan dengan argumentasi akademis, bukan sekadar luapan emosi. Menurutnya, tradisi berpikir kritis harus menjadi fondasi gerakan mahasiswa maupun masyarakat sipil dalam mengawal jalannya pemerintahan.

Pandangan tersebut disampaikan Rocky Gerung saat menjadi pembicara dalam Soekarno Talk In yang digelar DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magetan dalam rangka peringatan Bulan Bung Karno. Dalam diskusi yang dihadiri kader partai, mahasiswa, dan aktivis tersebut, Rocky banyak menyoroti pentingnya membangun kritik yang didasarkan pada logika, data, dan pemahaman terhadap kebijakan publik.

Rocky mengatakan mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengawal jalannya demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar setiap aksi maupun kritik yang dilakukan didukung kajian yang matang sehingga tidak mudah dipatahkan. Menurutnya, gerakan mahasiswa akan jauh lebih kuat apabila mampu menjelaskan mengapa suatu kebijakan dinilai bermasalah, bukan hanya menyuarakan penolakan.

“Marhaenisme mengajarkan bagaimana menertibkan cara berpikir. Kalau ada kemiskinan, kita harus mencari akar persoalannya. Kalau ada kebijakan yang salah, kita harus mampu menjelaskan letak kesalahannya,” katanya.

Dalam kesempatan tersebut, Rocky juga menyinggung Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program nasional pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menilai kritik terhadap program tersebut seharusnya diarahkan pada efektivitas kebijakan, bukan sekadar penolakan. 

Menurut Rocky, pemerintah perlu memastikan sasaran program benar-benar tepat agar anggaran negara menghasilkan manfaat maksimal. Ia mencontohkan pentingnya menentukan kelompok penerima prioritas berdasarkan kebutuhan riil, termasuk mempertimbangkan persoalan gizi sejak masa kehamilan.

“Kalau mau mengkritik MBG, kritiklah berdasarkan konsep. Apakah sasarannya sudah tepat? Apakah anggarannya efektif? Itu yang harus diperdebatkan,” ujarnya.

Selain MBG, Rocky turut menyinggung gagasan penguatan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih yang menjadi bagian dari agenda pemerintah. Menurutnya, banyak kritik terhadap koperasi lahir karena masyarakat belum memahami dasar konstitusional pembentukan koperasi dalam sistem ekonomi Indonesia.

Ia menjelaskan bahwa koperasi sejak awal dirancang sebagai instrumen untuk mencegah dominasi mekanisme pasar terhadap kehidupan sosial masyarakat.

“Koperasi bukan sekadar lembaga ekonomi. Dalam konstitusi, koperasi menjadi alat agar pasar tidak menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat,” jelasnya.

Karena itu, Rocky meminta masyarakat membedakan kritik terhadap pelaksanaan program dengan kritik terhadap konsep koperasi itu sendiri.

Dalam forum diskusi tersebut, Rocky juga menyoroti fungsi pengawasan DPR. Ia berpendapat bahwa kritik terhadap pemerintah seharusnya menjadi tugas utama lembaga legislatif sehingga masyarakat tidak selalu berada di garis depan menyuarakan keberatan terhadap kebijakan negara.

Menurutnya, apabila fungsi pengawasan DPR berjalan optimal, ruang demonstrasi masyarakat dapat lebih difokuskan pada penyampaian aspirasi, bukan menggantikan peran parlemen. Ia menilai keseimbangan antara eksekutif dan legislatif menjadi salah satu syarat penting dalam menjaga kualitas demokrasi.

“Kalau mahasiswa diminta kembali belajar di kampus, maka DPR juga harus menjalankan fungsi pengawasannya dengan sungguh-sungguh,” katanya.

Meski menekankan pentingnya argumentasi akademik, Rocky menegaskan demonstrasi tetap merupakan bagian sah dari kehidupan demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar setiap aksi lahir dari proses berpikir yang matang, bukan sekadar mengikuti arus.

Menurutnya, gerakan tanpa landasan analisis berpotensi kehilangan arah bahkan dimanfaatkan kelompok lain untuk kepentingan politik tertentu. Karena itu, mahasiswa diminta terus memperkuat tradisi membaca, berdiskusi, dan melakukan riset sebelum menyampaikan kritik kepada pemerintah.

“Negara ini membutuhkan warga yang berpikir. Kritik yang baik bukan hanya keras, tetapi juga mampu menawarkan solusi berdasarkan argumentasi,” pungkasnya.(kus).