Angka Stunting Turun Tapi Lambat, Bupati Madiun Soroti Akurasi Pendataan

Sinergia | Madiun – Upaya Pemerintah Kabupaten Madiun menekan angka stunting menunjukkan tren positif, tetapi penurunannya masih berjalan lambat. Hingga Juli 2026, prevalensi stunting di Kabupaten Madiun tercatat 5,02 persen, turun tipis dari 5,14 persen pada 2025.

Data tersebut menunjukkan prevalensi stunting hanya turun sekitar 0,12 persen dalam setahun. Sebelumnya, angka stunting juga turun dari 5,48 persen pada 2024 menjadi 5,14 persen pada 2025 atau sekitar 0,34 persen.

Angka terbaru itu disampaikan dalam kegiatan Monitoring Bulan Timbang Kabupaten Madiun pada Agustus 2026 di Desa Uteran Kecamatan Geger, Selasa (11/8/2026). Dengan jumlah balita di Kabupaten Madiun mencapai lebih dari 30 ribu anak, pemerintah masih menghadapi tantangan untuk mempercepat penurunan kasus stunting.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun, dr. Heri Setyana, dalam sambutanya menjelaskan Bulan Timbang menjadi salah satu upaya untuk memastikan pertumbuhan balita terpantau sekaligus memperkuat pencegahan stunting.

Menurutnya, kegiatan tersebut tidak hanya berisi monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bulan Timbang di Posyandu, tetapi juga edukasi kepada masyarakat mengenai pencegahan stunting.

“Prevalensi stunting menunjukkan tren penurunan dari 5,48 persen pada 2024 menjadi 5,14 persen pada 2025, dan pada Juli 2026 menjadi 5,02 persen. Jadi terjadi tren penurunan,” kata dr Heri.

Hingga 2025, Kabupaten Madiun memiliki 877 Posyandu aktif atau 100 persen dari seluruh Posyandu yang ada. Jumlah tersebut didukung sebanyak 6.449 kader.

Pada pelaksanaan Bulan Timbang serentak 2025, cakupan Posyandu juga mencapai 100 persen. Tahun ini, Pemkab Madiun kembali menargetkan seluruh Posyandu dapat melaksanakan Bulan Timbang sehingga seluruh balita memperoleh pemantauan pertumbuhan secara optimal.

Sementara itu, Bupati Madiun Hari Wuryanto menilai masih ada pekerjaan rumah dalam proses pencatatan maupun pengukuran balita. Menurutnya, akurasi data menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan angka prevalensi stunting.

Hari menyebut kehadiran dalam pelaksanaan Bulan Timbang mencapai sekitar 92 persen. Namun, ia mengingatkan para kader Posyandu agar mencatat hasil pengukuran sesuai kondisi sebenarnya dan tidak melakukan pembulatan angka.

“Harus ditulis apa adanya. Kalau misalnya 1,2 ya 1,2, jangan dibulatkan menjadi 1. Kalau 1,5 menjadi 2, tidak. Tetap komanya ditulis,” ujar Hari.

Menurutnya, kesalahan kecil dalam pencatatan dapat memengaruhi hasil penghitungan prevalensi karena data tersebut dikumpulkan dari jumlah balita yang cukup besar.

Selain pencatatan, Hari juga menyoroti masih adanya kendala dalam pengukuran tinggi badan balita. Karena itu, pemerintah akan memberikan pendalaman kepada kader Posyandu agar proses pengukuran dan pencatatan dilakukan sesuai standar.

“Ini termasuk cara mengukur tinggi badan. Kita masih ada beberapa kendala di pengukuran tinggi badan,” katanya.

Hari mengatakan Pemkab Madiun tidak hanya melakukan intervensi ketika anak sudah masuk kategori stunting. Upaya pencegahan dilakukan sejak usia sekolah hingga sebelum pasangan menikah.

Intervensi tersebut antara lain pemberian tablet tambah darah kepada remaja, edukasi kepada calon pengantin, hingga pemberian imunisasi.

Menurut Hari, langkah tersebut penting untuk mencegah munculnya kasus stunting baru. Terlebih, anak yang telah melewati usia lima tahun tidak lagi masuk dalam kelompok data balita yang menjadi sasaran utama pengukuran stunting.

“Kalau sudah lewat lima tahun mereka sudah keluar dari data ini. Jadi kita harapkan yang menambah itu, seperti pasangan yang baru menikah, langkah intervensi ini supaya tidak menambah angka stunting ke depannya,” pungkasnya. (Tov)