Selasa, 17 Nov 2026
Trending Tags

Belum Bebas dari Penjara, Mantan Kades Ngariboyo Kembali Terseret Korupsi APBDes 2023, Negara Rugi Rp614 Juta

  • account_circle Kusnanto
  • calendar_month Jumat, 17 Apr 2026
  • visibility 326
  • print Cetak

info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.

Image Not Found
Mantan Kades Ngariboyo, Sumadi, kembali jadi tersangka korupsi APBDes 2023. Foto : Istimewa

Sinergia | Magetan – Kejaksaan Negeri (Kejari) Magetan kembali menetapkan mantan Kepala Desa Ngariboyo, Sumadi, sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tahun anggaran 2023, Kamis (16/4/2026). Penetapan ini menambah daftar kasus hukum yang menjerat Sumadi, setelah sebelumnya ia divonis dua tahun penjara dalam perkara serupa.

Kepala Seksi Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Magetan, Dwi Romadona, mengungkapkan bahwa penetapan tersangka dilakukan usai penyidik melakukan pemeriksaan intensif terhadap Sumadi. Dalam proses penyidikan, jaksa telah memeriksa 23 saksi serta menghadirkan dua ahli dari inspektorat.

“Dari hasil pemeriksaan saksi dan ahli, kami menemukan adanya indikasi kuat tindak pidana korupsi dalam pengelolaan APBDes yang dilakukan oleh tersangka,” ujar Dwi.

Ia menjelaskan, dana desa tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi dengan alasan untuk menggandakan uang. Namun, rencana tersebut tidak pernah terealisasi.

“Tersangka mengakui bahwa dana itu dipakai untuk kepentingan pribadi dengan dalih penggandaan uang, tetapi sampai sekarang tidak ada hasil yang diperoleh,” tambahnya.

Dalam menjalankan aksinya, tersangka diduga memanfaatkan jabatannya untuk mengendalikan pengelolaan keuangan desa secara tidak sah. Salah satunya dengan memerintahkan bendahara desa mengubah Rencana Penggunaan Dana (RPD) sesuai kehendaknya.

“Jika tidak mengikuti perintah, bendahara diancam akan dikeluarkan dari perangkat desa,” kata Dwi.

Tak hanya itu, bendahara juga diminta menyusun Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang seharusnya menjadi kewenangan kepala seksi atau kepala urusan. Proses pencairan dana pun tidak sesuai mekanisme, karena dana yang telah dicairkan justru dikuasai langsung oleh tersangka.

“Dana yang sudah cair tidak langsung diberikan kepada pelaksana kegiatan, melainkan dipegang oleh tersangka,” jelasnya.

Penyidik juga menemukan adanya tekanan terhadap perangkat desa lain untuk menandatangani dokumen SPP.

“Mereka dipanggil dan diminta menandatangani berkas, disertai ancaman akan dicopot dari jabatan jika menolak,” ungkap Dwi.

Selain itu, tersangka juga diduga memerintahkan bendahara mengambil dana di bank melalui pihak lain, sehingga seluruh anggaran kegiatan berada dalam kendalinya. Sementara itu, pelaksanaan kegiatan tetap dibebankan kepada perangkat desa terkait.

Dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban, tersangka disebut menjanjikan akan melengkapi bukti pendukung belanja. Namun hingga proses berlangsung, janji tersebut tidak pernah dipenuhi.

“Tersangka meminta bendahara membuat SPJ dan berjanji akan melengkapi bukti belanja, tetapi faktanya tidak pernah direalisasikan,” tegasnya.

Akibat perbuatannya, negara mengalami kerugian sebesar Rp614.667.513,03 berdasarkan hasil audit Inspektorat Daerah Kabupaten Magetan.

Atas kasus ini, Sumadi dijerat Pasal 603 subsider Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP junto Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Meski kembali berstatus tersangka, Sumadi tidak dilakukan penahanan dalam perkara ini karena masih menjalani hukuman atas kasus sebelumnya.

“Untuk saat ini tersangka tidak kami tahan karena masih menjalani pidana dalam perkara sebelumnya, namun proses hukum tetap berjalan,” pungkas Dwi. (Kus)

Bagikan
  • Penulis: Kusnanto
  • Editor: Diez

Rekomendasi Untuk Anda

  • Jatim Targetkan 2,43 Juta Hektare Tanam Padi 2026, Khofifah Buka Peluang Ekspor Beras

    Jatim Targetkan 2,43 Juta Hektare Tanam Padi 2026, Khofifah Buka Peluang Ekspor Beras

    • calendar_month Jumat, 8 Mei 2026
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 313
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun — Pemerintah Provinsi Jawa Timur menargetkan luas tanam padi mencapai 2,43 juta hektare pada 2026 sebagai upaya menjaga produksi dan ketersediaan beras di tengah ancaman kekeringan akibat El Nino Godzila. Target ini diiringi percepatan tanam dan dukungan sarana produksi untuk memastikan hasil panen tetap optimal.  Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut, […]

    Bagikan
  • Pemkab Magetan Usulkan Renovasi Pasar Sayur Jadi Pasar Induk Regional

    Pemkab Magetan Usulkan Renovasi Pasar Sayur Jadi Pasar Induk Regional

    • calendar_month Senin, 27 Okt 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 208
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Pemerintah Kabupaten Magetan tengah mempersiapkan sejumlah kelengkapan administrasi untuk mendukung rencana renovasi Pasar Sayur Magetan yang akan dikembangkan menjadi Pasar Induk Magetan. Langkah ini dilakukan setelah adanya kunjungan dari Direktorat Jenderal Prasarana Strategis Kementerian PUPR sebagai tindak lanjut dari hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi DPR RI. Kepala Dinas Perindustrian […]

    Bagikan
  • Golkar Madiun Siapkan Rumah Aspirasi dan Pengurus Baru, Fokus Gaet Pemilih Muda

    Golkar Madiun Siapkan Rumah Aspirasi dan Pengurus Baru, Fokus Gaet Pemilih Muda

    • calendar_month Senin, 20 Okt 2025
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 211
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun – DPD Partai Golkar Kabupaten Madiun merayakan hari ulang tahun ke-61 di Gedung Graha Beringin, Jiwan, Senin (20/10/2025). Peringatan ini tak sekadar seremoni, tapi juga menjadi momentum konsolidasi partai dengan peluncuran rencana pembentukan Rumah Aspirasi serta penguatan struktur kepengurusan periode 2025–2030. Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Madiun, Mashudi, mengatakan bahwa Rumah Aspirasi […]

    Bagikan
  • Peringati Hari Jadi Reserse Polri ke-78, Polres Magetan Tegaskan Komitmen Reserse Presisi

    Peringati Hari Jadi Reserse Polri ke-78, Polres Magetan Tegaskan Komitmen Reserse Presisi

    • calendar_month Senin, 8 Des 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 284
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Polres Magetan menggelar tasyakuran sederhana untuk memperingati Hari Jadi Reserse Polri ke-78 pada Senin (08/12/2025). Acara yang dipusatkan di Gedung Pesat Gatra ini dipimpin Kapolres Magetan, AKBP Raden Erik Bangun Prakasa dan dihadiri pejabat utama, Kapolsek jajaran, serta personel Satreskrim dan Satresnarkoba. Peringatan tahun ini mengusung tema “Reserse Presisi Siap Melayani”, […]

    Bagikan
  • Dilaporkan Soal Dugaan Penipuan, Ketua–Sekretaris PKB Magetan Ancang-Ancang Balik Menyerang

    Dilaporkan Soal Dugaan Penipuan, Ketua–Sekretaris PKB Magetan Ancang-Ancang Balik Menyerang

    • calendar_month Jumat, 14 Nov 2025
    • account_circle Kusnanto
    • visibility 178
    • 0Komentar

    Sinergia | Magetan – Konstelasi konflik di internal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Magetan makin memanas. Setelah sempat dilaporkan atas dugaan penipuan dokumen, jajaran Ketua dan Sekretaris DPC PKB Magetan kini menyatakan siap melakukan langkah hukum tandingan. Kuasa hukum keduanya, Ahmad Setiawan, menyampaikan bahwa kliennya siap mengikuti seluruh proses penyelidikan yang tengah ditangani Polres Magetan. Ia […]

    Bagikan
  • Perampingan OPD di Lingkup Pemkab Madiun Tunggu Persetujuan Kemendagri

    Perampingan OPD di Lingkup Pemkab Madiun Tunggu Persetujuan Kemendagri

    • calendar_month Senin, 3 Agt 2026
    • account_circle Tova Pradana
    • visibility 203
    • 0Komentar

    Sinergia | Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun menyiapkan langkah perampingan birokrasi melalui perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK). Kebijakan ini diarahkan untuk menggabungkan sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai bagian dari upaya menekan belanja pegawai sekaligus meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Bupati Madiun Hari Wuryanto mengatakan, rencana tersebut masih menunggu persetujuan dari pemerintah pusat. Jika […]

    Bagikan
expand_less