Refleksi 30 Tahun Kudatuli, Diana Sasa: Demokrasi Tidak Pernah Datang Gratis

Sinergia | Magetan – DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magetan menggelar Refleksi Ideologis 30 Tahun Tragedi Kudatuli di Kantor DPC PDI Perjuangan Magetan, Minggu (26/7/2026) malam. Kegiatan tersebut menjadi momentum mengenang peristiwa 27 Juli 1996 sekaligus memperkuat komitmen kader dalam menjaga nilai-nilai demokrasi, konstitusi, dan keberpihakan kepada rakyat.

Acara diawali dengan doa bersama dan tahlil, kemudian dilanjutkan malam renungan yang diikuti sekitar 200 kader muda dari tingkat Pengurus Anak Cabang (PAC) hingga ranting se-Kabupaten Magetan. Suasana berlangsung khidmat ketika sejumlah korban Tragedi Kudatuli asal Magetan hadir untuk membagikan pengalaman mereka. Sementara korban yang telah meninggal dunia diwakili oleh anggota keluarganya.

Tak hanya itu, sejumlah tokoh senior perintis PDI Perjuangan di Magetan turut hadir untuk berbagi kisah perjuangan pada masa transisi dari Partai Demokrasi Indonesia (PDI) menjadi PDI Perjuangan. Mereka menceritakan berbagai tekanan, intimidasi politik, hingga pengorbanan yang harus dihadapi demi mempertahankan ruang demokrasi di Indonesia.

Sebagai simbol semangat perjuangan yang terus menyala, kegiatan ditandai dengan penyalaan 27 lilin yang merepresentasikan Tragedi 27 Juli 1996. Seluruh rangkaian acara kemudian ditutup dengan pembacaan ikrar kader untuk menjaga demokrasi, menjunjung tinggi konstitusi, dan terus memperjuangkan kepentingan rakyat.

Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Magetan, Diana Sasa, menegaskan bahwa refleksi Kudatuli bukan sekadar mengenang perjalanan sejarah partai, tetapi juga menjadi pengingat bagi seluruh elemen bangsa tentang pentingnya menjaga demokrasi.

“Demokrasi tidak pernah datang gratis. Ada orang-orang yang membayar mahal agar bangsa ini tetap bisa bersuara. Kudatuli adalah pengingat bahwa kebebasan yang kita nikmati hari ini lahir dari keberanian mereka yang menolak tunduk pada ketidakadilan,” ujarnya.

Menurut Diana, nilai-nilai yang diperjuangkan dalam Tragedi Kudatuli tetap relevan di tengah dinamika kehidupan berbangsa saat ini. Ia menilai demokrasi akan kehilangan makna apabila ruang kritik semakin menyempit dan negara tidak lagi dipandang bersikap netral.

“Kudatuli mengajarkan satu hal, demokrasi mulai kehilangan napas ketika ruang kritik dipersempit dan negara tidak lagi dipandang netral,” katanya.

Ia juga mengingatkan bahwa setiap pemegang kekuasaan perlu menjadikan sejarah sebagai pelajaran agar praktik-praktik yang mencederai demokrasi tidak kembali terulang.

“Legitimasi kekuasaan lahir dari kepercayaan rakyat, bukan dari rasa takut,” tegasnya.

Selain itu, Diana menyoroti pentingnya profesionalisme aparat negara sebagai salah satu fondasi utama dalam menjaga sistem demokrasi. Menurutnya, institusi negara harus mampu menjaga netralitas serta hadir sebagai pelindung seluruh masyarakat tanpa memandang kepentingan politik tertentu.

“Profesionalisme TNI dan Polri adalah fondasi demokrasi. Aparat negara harus menjadi pelindung seluruh rakyat, bukan dipersepsikan sebagai alat kepentingan politik siapa pun. Menjaga netralitas institusi negara adalah cara terbaik menghormati pengorbanan para pejuang demokrasi,” ungkapnya.

Diana menambahkan, peringatan Kudatuli bukan bertujuan membuka kembali luka masa lalu ataupun memelihara kebencian. Sebaliknya, kegiatan tersebut menjadi refleksi agar bangsa Indonesia tidak mengulangi praktik-praktik yang bertentangan dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum.

“Kudatuli mengingatkan kita bahwa demokrasi tidak boleh lagi dikalahkan oleh intimidasi dalam bentuk apa pun,” katanya.

Ia berharap generasi muda tidak hanya mengenal Kudatuli sebagai catatan sejarah, tetapi juga memahami nilai-nilai perjuangan yang terkandung di dalamnya, mulai dari keberanian menjaga konstitusi, kebebasan menyampaikan pendapat, hingga keberpihakan terhadap kepentingan rakyat.

Peringatan 30 Tahun Tragedi Kudatuli di Magetan merupakan bagian dari Refleksi Ideologis 30 Tahun Tragedi Kudatuli yang dilaksanakan serentak oleh PDI Perjuangan di berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan tersebut menjadi pengingat bahwa perjalanan demokrasi nasional dibangun melalui pengorbanan, keberanian, serta komitmen untuk menempatkan hukum dan konstitusi di atas kepentingan kekuasaan. (Kus)