DPRD Kabupaten Madiun

Sinergia | Madiun – Dampak musim kemarau dan fenomena El Nino mulai dirasakan warga di lereng Gunung Wilis, tepatnya di Desa Mendak, Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun. Penyusutan debit sumber mata air membuat masyarakat setempat kesulitan mendapatkan air bersih. Persoalan tersebut menjadi salah satu aspirasi yang disampaikan warga dalam kegiatan reses dan serap aspirasi Ketua Komisi […]

Sinergia | Madiun – DPRD Kabupaten Madiun menyoroti perubahan postur anggaran sekitar Rp 80 miliar antara dokumen perencanaan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Perbedaan tersebut menjadi perhatian legislatif karena perlu diperjelas pos anggaran yang mengalami penyesuaian, terlebih di tengah penurunan transfer pemerintah pusat ke daerah. Dalam rancangan RAPBD 2027, pendapatan Kabupaten […]

Sinergia | Madiun – Tujuh fraksi DPRD Kabupaten Madiun menyoroti optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), serta efektivitas belanja dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027. Pandangan umum fraksi disampaikan dalam rapat paripurna bersama jajaran eksekutif Pemkab Madiun, Senin (19/10/2026). Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono itu […]

Sinergia | Madiun – DPRD Kabupaten Madiun menyoroti kesiapan fasilitas publik sebelum Raperda tentang Penghormatan, Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas disahkan menjadi regulasi daerah. Dewan menilai aturan tersebut tak cukup hanya mengatur norma, tetapi harus dibarengi kesiapan sarana dan prasarana di lapangan. Ketua DPRD Kabupaten Madiun Fery Sudarsono mengatakan pihaknya akan membahas raperda tersebut […]

Sinergia | Madiun – Bupati Madiun Hari Wuryanto memberikan jawaban atas pandangan umum tujuh fraksi DPRD Kabupaten Madiun terkait lima Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) non-APBD. Lima regulasi tersebut mencakup pemerintahan desa, perlindungan lahan pertanian, dana cadangan Pilkada 2029, penataan organisasi perangkat daerah (SOTK), serta penyertaan modal BPR Bank Daerah Kabupaten Madiun. Jawaban tersebut disampaikan dalam […]

Sinergia | Madiun – Rencana penganggaran Dana Cadangan Pilkada 2029 menjadi sorotan utama dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun. Sejumlah fraksi meminta Pemkab Madiun menyiapkan skema anggaran yang fleksibel menyusul adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 yang berpotensi memengaruhi jadwal pelaksanaan pemilihan kepala daerah. Sorotan tersebut disampaikan tujuh fraksi DPRD Kabupaten Madiun saat menyampaikan […]

Sinergia | Madiun – Pemerintah Kabupaten Madiun dan DPRD Kabupaten Madiun sama-sama mengajukan rancangan peraturan daerah (Raperda) non-APBD Tahun 2026. Total terdapat delapan Raperda, terdiri dari lima usulan eksekutif dan tiga Raperda inisiatif DPRD. Lima Raperda dari Pemkab Madiun disampaikan Bupati Madiun Hari Wuryanto dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Madiun, Rabu (16/9/2026). Sementara tiga Raperda […]

Sinergia | Madiun — DPRD dan Pemerintah Kabupaten Madiun menyepakati Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dengan defisit Rp206,49 miliar. Anggaran perubahan tersebut diarahkan untuk membiayai 10 program strategis, mulai dari gaji dan tunjangan guru, layanan kesehatan, mobil siaga desa, perbaikan jalan, hingga penanganan kemiskinan dan stunting. Kesepakatan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan APBD 2026 […]

Sinergia | Madiun — Geliat investasi di kawasan industri Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Madiun, mulai menjadi perhatian DPRD. Tak hanya mengejar masuknya investor, legislatif menekankan agar keberadaan industri benar-benar memberi dampak langsung terhadap penyerapan tenaga kerja lokal dan kesejahteraan pekerja. Komisi D DPRD Kabupaten Madiun bersama jajaran mitra eksekutif dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang […]

Sinergia | Madiun — Pemerintah Kabupaten Madiun menghadapi tekanan fiskal dalam pembahasan Rancangan Perubahan APBD (Raperda P-APBD) 2026. Transfer dari pemerintah pusat turun sekitar Rp97,18 miliar, sementara ruang untuk menaikkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga terbatas karena pemerintah tidak ingin menambah beban masyarakat. Kondisi tersebut menjadi salah satu poin utama dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten […]