Pidato Kenegaraan Prabowo Jadi Momentum Ngawi Perkuat Ketahanan Pangan hingga Sekolah Rakyat

Sinergia | Ngawi – Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia menjadi momentum bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi untuk memperkuat sejumlah program strategis nasional di tingkat daerah.

Dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo menyoroti sejumlah capaian pemerintah selama 21 bulan masa pemerintahan. Presiden menyebut telah menjalankan 121 kebijakan transformatif di berbagai sektor.

Salah satu isu yang mendapat perhatian besar adalah swasembada pangan dan kemandirian energi. Prabowo menyatakan Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan dalam setahun terakhir. Pemerintah juga menempatkan kemandirian energi, hilirisasi, Makan Bergizi Gratis (MBG), koperasi, serta penguatan sumber daya manusia sebagai bagian dari agenda transformasi nasional.

Bagi Ngawi, agenda tersebut memiliki relevansi kuat mengingat daerah ini merupakan salah satu sentra produksi pangan di Jawa Timur.

Bupati Ngawi Ony Anwar Harsono mengatakan pemerintah daerah akan berupaya menerjemahkan arahan Presiden melalui penguatan sinergi dengan pemerintah pusat dan berbagai pemangku kepentingan.

“Yang pertama tadi arahan-arahan terkait program strategis nasional. Tadi juga kita lihat sendiri Pak Joko Purnomo itu mewakili petani seluruh Indonesia untuk undangan langsung pada acara kepresidenan. Ya, itu memastikan bahwa kita men-support apa yang menjadi harapan Nawa Cita Bapak Presiden,” ujar Ony.

Menurutnya, sektor pangan menjadi salah satu agenda yang harus terus diperkuat. Selain swasembada pangan, pemerintah pusat juga mendorong kemandirian energi dan berbagai program strategis lainnya yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah.

“Program strategis nasional juga disampaikan terkait swasembada pangan, terus kemudian bagaimana kegiatan kemandirian energi dan lain sebagainya. Kita di daerah tentu saja harus bisa berjuang seoptimal mungkin, bisa mewujudkan apa yang menjadi program-program strategis nasional yang Pak Presiden jalankan,” katanya.

Ony menegaskan, keberhasilan program nasional tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah pusat. Menurut dia, kolaborasi pemerintah daerah bersama seluruh pemangku kepentingan menjadi faktor penting agar program tersebut memberikan dampak nyata kepada masyarakat.

“Sinergi, kolaborasi dengan seluruh stakeholder, pemangku kebijakan ini diharapkan bisa menumbuhkembangkan apa yang menjadi harapan dari pemerintah pusat. Seiring sejalan, di Kabupaten Ngawi pun juga mendorong percepatan-percepatan itu,” jelasnya.

Selain sektor pangan, Ony juga menyoroti keberlanjutan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) di Kabupaten Ngawi. Menurut dia, sejumlah KDMP di Ngawi kini memasuki tahapan menuju aktivasi. Pemerintah daerah akan melanjutkan pendampingan terhadap pengurus yang sebelumnya telah mendapatkan bimbingan teknis.

“Ya, kita tunggu daripada aktivasi dari beberapa KDMP yang ada di Kabupaten Ngawi. Terkait bagaimana nanti kepengurusan yang sudah diberikan bimbingan teknis itu kemudian diterjunkan di KDMP,” ujarnya.

Ony menambahkan, pengembangan KDMP juga akan diarahkan pada pemanfaatan teknologi, termasuk digitalisasi pemasaran. Dengan demikian, koperasi tidak sekadar menjadi lembaga ekonomi di tingkat desa, tetapi mampu menjadi bagian dari rantai distribusi dan pemasaran produk lokal.

“Beberapa instal terkait digitalisasi pemasaran dan lain sebagainya nanti juga akan dijalankan. Setelah itu, apa yang diharapkan Bapak Presiden, KDMP itu menjadi tempat hilirisasi dari produk-produk hasil dari daerah masing-masing untuk bisa dipasarkan di kemudian hari,” katanya.

Konsep tersebut sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat yang mendorong Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penggerak ekonomi masyarakat sekaligus memperkuat rantai pasok di tingkat desa. Pemerintah sebelumnya menargetkan pembentukan sekitar 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.

Sementara itu, Ketua DPRD Ngawi Yuwono Kartiko menilai ada hal istimewa bagi daerahnya dalam momentum pidato kenegaraan tahun ini.

Perhatian tersebut berkaitan dengan hadirnya Joko Purnomo, petani sekaligus ketua kelompok tani asal Ngawi, yang mendapat apresiasi dalam rangkaian acara kenegaraan karena dinilai memiliki produktivitas pertanian tinggi dan konsisten menekuni profesinya sebagai petani selama sekitar dua dekade.

Yuwono menilai pengakuan tersebut memperkuat posisi Ngawi sebagai salah satu daerah yang memiliki peran penting dalam ketahanan pangan nasional.

“Ini menjadi satu simbol bagi Ngawi. Ternyata Ngawi ini memang sebagai satu daerah yang patut untuk terus dipertahankan sekaligus dikembangkan sebagai daerah yang layak menjadi pilar ketahanan pangan nasional,” ujar Yuwono.

Menurutnya, capaian petani Ngawi tidak semestinya hanya dipandang sebagai prestasi individu. Momentum tersebut harus menjadi dorongan bagi pemerintah daerah untuk semakin memperkuat sektor pertanian, mulai dari produktivitas hingga kesejahteraan petani.

Apalagi, swasembada pangan menjadi salah satu pokok penting yang disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan. Presiden menyebut Indonesia telah mencapai swasembada delapan komoditas pangan dan menempatkan ketahanan pangan sebagai bagian dari fondasi kedaulatan nasional.

Selain pertanian, Yuwono menilai program strategis nasional lain yang memiliki keterkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat Ngawi adalah Sekolah Rakyat.

Ia berharap implementasi program tersebut benar-benar menyasar anak-anak yang membutuhkan akses pendidikan lebih baik, terutama mereka yang menghadapi keterbatasan untuk memperoleh pendidikan melalui sekolah reguler.

“Yang kedua, beberapa program strategis nasional tadi yang sangat erat kaitannya dengan Ngawi, yang mendesak dibutuhkan itu seperti Sekolah Rakyat tadi. Tentunya kita berharap Sekolah Rakyat itu betul-betul bisa menjaring murid, mendapatkan murid yang memang membutuhkan,” kata Yuwono.

Yuwono mengingatkan agar Sekolah Rakyat tidak berhenti pada pembangunan fasilitas atau sekadar menjadi simbol program pemerintah.

“Sekolah Rakyat itu nanti bukan menjadi hanya sekadar monumen dan murid-muridnya nanti kita mengalami kesulitan. Tidak seperti itu yang kita harapkan,” tegasnya.

Menurut Yuwono, Sekolah Rakyat seharusnya menjadi ruang pendidikan yang mampu mengakomodasi anak-anak dari keluarga yang membutuhkan, sehingga mereka tetap memiliki kesempatan memperoleh pendidikan yang layak.

“Di Sekolah Rakyat inilah nanti mereka bisa melanjutkan pendidikannya dengan layak,” ujarnya.

Dengan demikian, pidato kenegaraan Presiden Prabowo tidak hanya dipandang sebagai penyampaian evaluasi dan arah kebijakan pemerintah pusat. Bagi Pemerintah Kabupaten Ngawi, sejumlah agenda yang disampaikan Presiden menjadi pekerjaan lanjutan di tingkat daerah, terutama dalam memperkuat ketahanan pangan, hilirisasi produk desa, koperasi, serta akses pendidikan.

Sinergi pusat dan daerah pun menjadi kunci agar program-program tersebut tidak berhenti sebagai kebijakan nasional, tetapi benar-benar diterjemahkan menjadi program yang berdampak langsung bagi masyarakat Ngawi. (Kus)