Pengukuhan PAPDESI Dorong Jadi Penggerak Ekonomi Desa, Produk Lokal Disuplai ke SPPG Untuk Program MBG

Sinergia | Madiun — Pemerintah pusat mendorong Perkumpulan Aparatur Desa Seluruh Indonesia (PAPDESI) menjadi salah satu penggerak ekonomi masyarakat desa sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan. Salah satu strategi yang didorong ialah memperkuat kolaborasi antara aparatur desa, petani, pelaku UMKM, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), hingga Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk mendukung kebutuhan program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Dorongan tersebut disampaikan dalam pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAPDESI masa bakti 2026-2031 yang digelar di Pendopo Ronggo Djumeno, Kabupaten Madiun, Kamis (13/8/2026).

Acara tersebut dihadiri sekitar 2.000 peserta yang terdiri atas kepala desa dan perangkat desa dari 33 provinsi di Indonesia. Pengukuhan dilanjutkan dengan seminar nasional bertajuk Peran KDKMP dan Program MBG dalam Meningkatkan Perekonomian Desa dan Pengentasan Kemiskinan.

Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto mengukuhkan jajaran DPP PAPDESI secara virtual. Dalam sambutannya, Yandri mengapresiasi kekompakan dan kerja PAPDESI serta meminta organisasi tersebut ikut mengawal berbagai program pemerintah pusat.

Menurut Yandri, KDKMP merupakan salah satu instrumen penting untuk membangun ekosistem ekonomi dari desa. Koperasi tersebut diharapkan dapat terhubung dengan potensi ekonomi lokal, termasuk BUMDes, desa wisata, desa ekspor, ketahanan pangan, hingga program MBG.

Ia mengibaratkan pembangunan ekonomi desa seperti lilin-lilin kecil yang jika menyala secara bersama-sama dapat menerangi Indonesia.

Yandri menegaskan, potensi ekonomi setiap desa tidak harus diseragamkan. Justru keberagaman komoditas desa, seperti telur, ayam, lele, nila, kopi, dan cokelat, dapat menjadi kekuatan ekonomi apabila dikembangkan melalui ekosistem yang terintegrasi.

Karena itu, PAPDESI dinilai memiliki posisi strategis untuk memastikan program pemerintah di desa tidak berjalan sendiri-sendiri.

“Program-program ini tidak tumpang tindih, tidak saling meniadakan, tetapi justru saling menguatkan dan memberikan kontribusi terbaik bagi desa-desa di Indonesia,” kata Yandri dalam sambutannya.

Sementara itu Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko mengatakan PAPDESI dapat menjadi jembatan antara masyarakat desa sebagai produsen dengan berbagai program pemerintah.

Menurut dia, program MBG tidak cukup hanya dilihat dari sisi pemberian makanan bergizi kepada penerima manfaat. Program tersebut juga harus mampu menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa.

Budiman menyoroti kritik bahwa manfaat ekonomi MBG selama ini berpotensi lebih banyak dinikmati pelaku usaha dari luar desa. Karena itu, PAPDESI dinilai dapat berperan memastikan petani, UMKM, dan produsen lokal masuk dalam rantai pasok program tersebut.

“PAPDESI hadir untuk memberikan jawaban. Ini dikerjakan oleh masyarakat desa, dinakhodai PAPDESI, dengan mengaktifkan suplai bahan mentah untuk MBG. Tidak hanya kualitas biasa, tetapi harus memenuhi standar produk,” ujar Budiman.

Ia mengatakan, tantangan PAPDESI ke depan bukan sekadar menggerakkan masyarakat untuk memproduksi komoditas, tetapi juga meningkatkan kemampuan pengelolaan usaha.

Masyarakat desa, kata Budiman, perlu dibekali pengetahuan mengenai akuntansi, organisasi modern, hingga pengendalian mutu atau quality control.

Dengan demikian, desa tidak hanya menjadi pemasok bahan mentah, tetapi berkembang menjadi pusat produksi yang mampu memenuhi standar kebutuhan industri.

Budiman berharap kepengurusan baru PAPDESI dapat memperluas pengembangan klaster ekonomi desa. Ia bahkan menargetkan pada 2027 sebanyak 50 ribu desa di Indonesia dapat masuk dalam pengembangan klaster.

Menurutnya, jika rantai pasok MBG mampu mengoptimalkan potensi wilayah setempat, dampaknya tidak hanya terhadap penghematan anggaran, tetapi juga terhadap perputaran ekonomi, ketahanan pangan, dan upaya pengentasan kemiskinan.

“Konsep MBG 80 persen menggunakan wilayah setempat. Kami ingin memastikan masyarakat miskin ikut dan tidak tertinggal dari kemanfaatan program nasional,” katanya.

Ketua Umum DPP PAPDESI masa bakti 2026-2031, Wargiyati, mengatakan penguatan kerja sama antara petani, pelaku UMKM, KDKMP, BUMDes, hingga SPPG sebenarnya telah mulai dilakukan di sejumlah daerah.

Ia mencontohkan Kabupaten Semarang yang telah memiliki nota kesepahaman terkait penyerapan produk desa untuk kebutuhan MBG.

Menurut Wargiyati, ke depan PAPDESI akan mendorong skema serupa diterapkan secara nasional.

Langkah awal dilakukan melalui inventarisasi potensi dan kapasitas produksi masing-masing desa. Jika kapasitas desa dinilai belum mencukupi, pemenuhan kebutuhan dapat melibatkan masyarakat atau pelaku usaha dari luar desa.

“Inventarisasi dahulu. Kalau memang kekuatannya tidak cukup, baru diserahkan kepada masyarakat luar,” ujar Wargiyati.

Skema tersebut diharapkan membuat program MBG tidak berhenti pada distribusi makanan bergizi, tetapi sekaligus menciptakan pasar bagi produk petani, UMKM, BUMDes, dan KDKMP. (Tov)